Skip to main content

Jelang Pembelajaran Tatap Muka, Dewan Sarankan Pemkot Batasi Jumlah Siswa


Mediabidik.com -
Menjelang pembelajaran tatap muka bagi siswa sekolah pada bulan Juli mendatang, Komisi D DPRD Kota Surabaya menyarankan kepada Pemkot Surabaya, agar jumlah siswa dibatasi karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Badru Tamam mengatakan, untuk siswa SD-SMP di Surabaya kalau bisa hanya 50% saja jumlah siswa di kelas yang ikut pembelajaran tatap muka.

"Sementara TK 10-12 siswa saja, PAUD dan Anak berkebutuhan Khusus cukup hanya 5-6 orang saja di kelas."ujarnya di Surabaya, Senin (05/04/21).

Badru Tamam menambahkan, Walikota Surabaya Eri Cahyadi sudah bagus dengan mengatakan, jumlah siswa hanya 32 anak saat tatap muka berlangsung. Dan ini sesuai dengan Permendiknas RI, artinya satu kelas itu tetap harus 32 anak.

Namun, kata Badru Tamam, karena ini masa percobaan awal sekolah tatap muka di masa pandemi, seharusnya disitu harus diberi aturan-aturan. Artinya tidak bisa dalam masa saat ini satu kelas diisi full seperti masa normal.

"Kami minta ada pembatasan jumlah siswa, sambil kita lihat perkembangannya. Karena program vaksinasi Covid-19 di Surabaya sendiri sudah berjalan, semoga sampai bulan Juli vaksinasi bisa mencapai 70%, sehingga pembelajaran tatap muka sudah bisa dilakukan. "terang politisi PKB Kota Surabaya ini.

Lebih lanjut Badru Tamam mengatakan, selain pembatasan jumlah siswa di ruang kelas, tempat olahraga dan kantin dewan menyarankan agar jangan dibuka dahulu. Karena tempat olahraga dan kantin umumnya tempat siswa-siswi bergerombol. 

Kedua, jelas Badru Tamam, harus ada pengawasan dari orang tua siswa seperti, antar dan jemput siswa wajib orang tuanya sendiri. 

"Jadi harus melibatkan seluruh pihak, peserta didik, pendidik, wali murid, dan masyarakat."tegasnya.

Badru Tamam kembali menambahkan, untuk jarak meja harus berjarak 1,5 - 2 meter saat pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran dibagi menjadi beberapa sesi, tidak wajib 6 jam belajar full di sekolah, ini kan masih masa pandemi Covid-19.

"Jadi cukup tiga jam dibagi dua jam-dua jam, selebihnya belajar jarak jauh atau daring. Ya kita berdoa saja agar semua rencana bisa berjalan lancar, kasihan juga anak didik kita lama tidak bertemu guru-guru nya. Terpenting saat tatap muka, Prokes ketat wajib dilakukan dan jangan sampai diabaikan, terutama bagi para guru saling mengawasi muridnya agar Prokes dijalankan."ungkapnya.(pan)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah