Skip to main content

Komisi E Jatim Desak Rumah Sakit Milik Pemprov Menambah Alat Kesehatan

SURABAYA (Mediabidik) – Seiring naiknya anggaran yang cukup signifikan pada sektor kesehatan sebesar Rp 16 Miliar, diharapkan kinerja seluruh rumah sakit yang ada di Jawa Timur di perbaiki, diantaranya dengan mengadakan penambahan alat-alat kesehatan(Alkes).
    
Hal itu dikatakan Anggota Komisi E DPRD Jatim Ir.H .Artono  saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan adanya penambahan anggaran pada Kesehatan sebesar 16 Miliar tersebut diharapkan kinerja semua rumah sakit di Jatim khususnya RSUD dr Sutomo perlu di perbaiki dan ditingkatkan, sebab sering kali terjadi banyak  pasien yang yang tak mampu selalu kurang mandapat perhatian yang serius dari pihak rumah sakit.
    
" Seperti kasus yang baru terjadi pada bayi prematur yang membutuhkan tempat incubator, akibat kurang tanggapnya pihak rumah sakit atau terkesan disepelehkan akhirnya bayi premature tersebut merenggut nyawa," tegas Artono, Rabu (24/8).
    
Pria yang akan mencalonkan dalam Pilkada Lumajang mendatang menambahkan, dengan penambahan anggaran kesehatan tersebut, seharusnya rumah sakit milik Pemprov Jatim segera membeli untuk penambahan alat-alat kebutuhan kesehatan, supaya tak ada lagi alasan jika pasien tidak mendapat peralatan kesehatan yang dibutuhkan karena alatnya terbatas.
   
" Dengan adanya penambahan alat-alat kesehatan seperti Inkubator, alat Radiasi atau yang lainnya, diharapkan pihak rumah sakit sudah siap jika banyak pasien menderita penyakit yang  sama membutuhkan alat kesehatan tersebut, dan jangan sampai pihak rumah sakit mengorbankan pasien yang tak mampu untuk kebutuhan pasien kategori mampu," tegas Politisi Fraksi PKS DPRD Jatim ini. (rofik)
   
     

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...