Skip to main content

Artono : Hadapi MEA, Ketakutan Buruh Berlebihan

SURABAYA (Mediabidik) - Kekhawatiran  buruh terkait serbuan tenaga kerja asing (TKA) menyusul pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean  (MEA) dinilai terlalu berlebihan. Pasalnya, jika pekerja tersebut berkualitas dan berkompeten pasti tidak takut bersaing dengan TKA.  Selain itu, TKA yang bebas masuk ke Indonesia itu pun tidak di semua bidang.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Jatim asal Lumajang  Ir.H.Artono Anggota komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat(Kesra) menjelaskan bahwa MEA itu kan hanya tenaga kerja di delapan bidang keahlian, diantaranya bidang keahlian itu adalah engineering, arsitek, accounting, perawat, dokter gigi, dokter, tenaga pariwisata, dan surveyor.
      
"Jadi kalau masyarakat ada yang tahu TKA, misalnya menjadi pekerja kasar di sebuah toko, langsung saja laporkan. Jangan lapor ke Dewan, langsung saja lapor ke polisi karena itu bisa disanksi pidana," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
     
Artono juga memberi contoh kasus banyaknya tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. "Teman-teman kuliah saya banyak yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Coba bayangkan jika tenaga kerja kita di luar negeri diperlakukan tidak fair," tegasnya Artono saat di temui di ruang F-PKS DPRD Jatim.
     
Sebab itu, menurut Artono jika pekerja itu punya skill maka keberadaan TKA tidak ada masalah. Sementara itu, laporan Komisi E DPRD Jatim terkait Raperda Ketanagakerjaan dalam rapat paripurna menyebutkan pembahasan peraturan ini telah selesai.
      
"Makanya tidak perlu berlebihan khawatir dengan keberadaan TKA. Semua itu tentu saja ada syaratnya. Jadi kalau sudah memenuhi syarat tentunya keberadaan TKA itu tidak masalah," tegas alumnus ITS ini
       
Untuk diketahui bahwa Raperda ini merupakan persandingan dua Raperda yaitu penguatan tenaga kerja dan perlindungan ketenagakerjaan. Hal-hal yang dibahas meliputi diantaranya pelatihan, penempatan, penggunaan TKA, jaminan sosial, hingga sanksi.(rofik)
     

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni