Jelang Idul Adha, Komisi B Jatim Desak Dinas Peternakan Antisipasi Antrax

SURABAYA (Mediabidik) – Jelang Hari raya Idul Adha, Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian mendesak Dinas terkait yakni Dinas Peternakan Jatim segera membentuk tim khusus untuk antisipasi dan mengawasi hewan kurban yang terjangkit penyakit antrax.

Hal itu dikatakan Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B mengakui pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Pemprov Jatim." Kami sudah menyuarakan agar Dinas Peternakan membentuk tim yang bertugas mengawasi ketersediaan hewan kurban, kelayakannya atau semacam sertifikasi," terangnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/8).

Politisi asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim ini menyampaikan, seperti biasa Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan sedang menyiapkan tenaga untuk mengecek kesehatan hewan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

" Kami akui beberapa waktu lalu seperti di Pacitan ada sapi terdeteksi penyakit antrax, lalu oleh Dinas Peternakan Jatim langsung di alokalisir dan mengamankannya agar tak menular ke ternak lainnya ," tegasnya.

Selain itu, lanjut Chusainuddin, Dinas Peternakan Jatim harus mencegah sapi-sapi dari luar Jatim yang riskan untuk pembawa virus antrax.

" Biasanya jelang Hari raya Idul Kurban itu, sapi-sapi dari NTT masuk ke Jawa Timur, dan ini harus dihadang dulu di perbatasan untuk dilakukan pemeriksaan, serta yang paling penting supaya Dinas Peternakan harus melakukan antisipasi agar keberadaan hewan kurban yang terjangkit Antrax tak menyebar ke hewan kurban lainnya," pungkasnya. (rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog