Skip to main content

Hadapi MEA, GAPENSI Gelar Muscab ke VII

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk menghadapi persaingan bisnis di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2016, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) se Surabaya mengelar Musyawarah Cabang (Muscab), ini adalah kali ke tujuh yang dilakukan oleh GAPENSI.

Ketua GAPENSI Surabaya, Firdaus HB mengatakan, akan bekerjasama dengan semua elemen khususnya dengan Pemerintah Kota (Pemkot), Kepolisian serta Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menghadapi MEA.

"Yang kami harapkan adalah antara GAPENSI dan pemerintah kota serta seluruh jajaran bisa bekerjasama dengan baik dan membuat perencanaan yang seakurat mungkin agar dapat berjalan dengan lancar," ucapnya, Selasa (23/8).

Firdaus mengaku, selama ini GAPENSI selalu melakukan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh kontraktor secara rutin. Berbagai macam pelatihan yang diberikan diantaranya, pelatihan tenaga ahli, keterampilan, dan bagaimana membuat pelatihan membayar pajak yang benar.

"Dan jika ada sebuah pelanggaran yang dilakukan kontraktor, itu yang menangani adalah pihak kepolisian dan kejaksaan, setelah itu kami akan membacklist perusahaan itu," tegasnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan mengungkapkan, dengan adanya persaingan yang sangat ketat ini pemkot Surabaya akan memfasilitasi GAPENSI salah satunya dengan melakukan kegiatan insfratruktur.

"Nanti dengan adanya berbagai kegiatan ini kami bisa melihat kinerja dari masing masing perusahaan itu. Hal semacam ini juga menjadi poin lebih baik dari kami maupun asoaiasi semacam ini," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...