Skip to main content

Dewan Jatim Prihatin Dengan Kehidupan Masyarakat Tinggal di Bantaran Rel Kereta Api

SURABAYA(Mediabidik) – Bermacam-macam problematika kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran khususnya di bantaran rel kereta api, mulai dari ekonomi, pekerjaan dan belum lagi sulitnya mendapat pelayanan kesehatan ketika mereka sakit karena mahalnya mendapat pelayanan kesehatan.
      
Hal itu disampaikan wakil rakyat yang duduk di Gedung DPRD Jatim asal Daerah Pemilihan (Dapil) I yakni Surabaya dan Sidoarjo dr. Benjamin Kristianto ,Mars merasa miris dan prihatin melihat masyarakat Surabaya yang tinggal di bantaran rel kereta Api, sebab menurut pengakuan masyarakat di sana ternyata masih banyak sekali mereka masih nganggur karena tidak mendapat pekerjaan dan sulitnya mendapat pelayanan kesehatan secara gratis.
    
Ditambahkan dr Beny, begitu pula masalah air bersih, karena pengakuan warga setempat seringkali air bersih dari PDAM setempat mengalami persoalan seperti tidak keluarnya air bersih  ke masyarakat yang tinggal di pinggiran bantaran KA.
      
" Seharusnya pemerintah setempat yakni Pemkot Surabaya harus memperhatikan dan memikirkan warganya yang tinggal di pinggiran bantaran rel kereta api, jangan hanya warga yang tinggal di tengah kota saja yang di perhatikan, karena masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran juga punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan BPJS secara mudah, begitu pula masalah pengangguran," terang dr.Benjamin saat Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) di daerah Tambak Dalam di sepanjang bantaran rel KA.
     
Politisi asal Fraksi Partai Gerindra  ini juga memahami bahwa tidak semua masyarakat yang tinggal dibantaran rel KA warga asli Surabaya, namun mereka kan juga warga Jawa Timur.
     
" Setelah melihat dan mendengar secara langsung berbagai keluhan masyarakat tersebut, akan saya sampaikan nanti melalui rapat Paripurna DPRD Jatim bahwa Pemerintah Tingkat 2 maupun Pemerintah tingkat 1 harus benar-benar memperhatikan warga yang tinggal di daerah pinggiran bantaran kereta Api, sebab secara kemanusiaan ini menjadi tanggung jawab pemerintah ," pungkas Anggota Komisi E ini yang juga berprofesi dokter. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni