Skip to main content

Komisi E Minta Dinkes Jatim Lebih Intensif Sosialisasikan Penyakit Thalassaemia ke Masyarakat

SURABAYA  (Mediabidik) – Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit yang di sebabkan factor turunan dan sangat berbahaya, ini membuat Komisi E DPRD Jatim yang membidangi tentang Kesehatan untuk mendorong dan meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Dinas Kesehatan agar mensosialisasikan atau mengintensifkan penyakit Thalassaemia kepada masyarakat di Jatim.

Drs.H.Agus Dono Wibawanto M.Hum Anggota  Komisi E ditemui usai menerima kunjungan yayasan Thalassaemia di DPRD Jatim mengatakan dengan adanya sosialisasi yang intensif dari dinas kesehatan diharapkan penyakit thalassaemia bisa dicegah secara dini dan masyarakat dapat mengetahui apa penyakit thalassaemia dan gimana pencegahannya.
      
"Pada prinsipnya pihak DPRD siap membantu penuh persoalan ini agar penyakit ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah provinsi yaitu memasukan dalam program Dinas Kesehatan, sehingga dapat dianggarkan pada APBD 2017 di Dinkes Jatim ," ucap Agus Dono asal Malang di ruang fraksi Partai Demokrat, Senin (15/8).
    
Mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim ini  juga meminta kepada rumah sakit milik pemerintah atau tipe A dan kabupaten/kota agar menyediakan ruangan khusus bagi penderita Thalassaemia. " Kami berharap rumah sakit seperti saiful Anwar untuk menyediakan ruang khusus agar penderita tersebut dapat tertangani dengan cepat,"tegasnya.
     
Ditambahkan Agus Dono bahwa selama ini pelayanan untuk penderita thalassaemia di malang terutama di rumah sakit milik Pemprov masih dicampur atau ngantri dengan masyarakat umum. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menyediakan ruang khusus bagi penderita thalassaemia yang akan berobat.
     
Untuk diketahui  jumlah penderita Thalassaemia di Malang saat ini berjumlah 350 penderita. "Kami berharap pemerintah terutama Dinas Kesehatan Jawa Timur memperhatikan penderita thalassaemia yaitu dengan sosialisasi dan menyediakan ruang khusus bagi penderita thalassaemia dirumah sakit milik pemprov dan kabupaten/kota, karena tidak menutup kemungkinan banyak penderita Thalassaemia lainya selain di Malang ," tegas Agus dono penuh keprihatinan. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni