Skip to main content

Pengamat : Fandi Utomo Mencerminkan Visi Presiden dan Gubernur di Surabaya.

Mediabidik.com - Munculnya Fandi Utomo (FU) sebagai kandidat bakal calon wali Kota Surabaya cukup menarik perhatian dari berbagai kalangan. Kiprahnya di dunia politik serta pengalamannya menjadi Anggota DPR RI menjadi salah satu poin plus, tidak hanya itu sosok Fandi Utomo dinilai mampu mencerminkan Presiden Jokowi dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Pengamat Sosiolog Politik UNESA Agus Machfud Fauzi, menyampaikan, untuk Pilwali surabaya Fandi Utomo merupakan sosok yang mampu mencerminkan Presiden Jokowi dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dikarenakan pengalamannya dan kepahamannya selama duduk sebagai DPR RI di komisi II DPR RI yang menyangkut pemerintahan, selain itu Fandi Utomo juga terlibat aktif demgan Gubernur Jatim  Khofifah Indar Parawansa saat pilgub lalu. 

"Dari sekian nama yang sudah mencuat di Pilwali surabaya seperti wawali surabaya Whisnu Sakti Buana kiblatnya untuk visi-misi pun sudah sangat jelas pada Presiden jokowi, namun KH Zahrul Azhar atau yang dikenal Gus Hans berorientasi pada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,  sedangkan Fandi Utomo mampu berkiblat pada presiden maupun gubernur," ungkap mantan komisioner KPU Jatim ini.

Agus Mahfud juga menegaskan, tidak hanya itu, Fandi Utomo juga mampu menjadi pilihan alternatif jika konflik di internal PDIP belum tuntas dan belum menemukan sosok yang disepakati, maka Fandi Utomo mampu menjadi sosok alternatif.

"Fandi Utomo juga bisa menjadi solusi pilihan di antara dua kubu yang saat ini ada di Pilwali surabaya yakni kubu Walikota Surabaya Tri Rismaharini atau PDIP dan kubu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Fandi Utomo akan mampu menjadi sosok alternatif dari dua kubu tersebut, apalagi Fandi Utomo sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat Surabaya," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni