Skip to main content

Komisi C Apresiasi Kinerja DSABM Dalam Normalisasi Saluran dan Penataan Utilitas

Mediabidik.com – Gencarnya Pemkot Surabaya melakukan pekerjaan normalisasi saluran air dan penataan utilitas, dinilai Komisi C DPRD Kota Surabaya hal tersebut efektif untuk mengurangi banjir yang sering terjadi di Surabaya.

Anggota Komisi C, Minun Latif mengatakan, saluran air yang ada memang diperlukan koneksi satu saluran dengan saluran lainnya, agar aliran air bisa berjalan dengan baik. 

Ia menambahkan, pengerjaan ini sudah dilakukan Pemkot Surabaya dengan memaksimalkan pompa air untuk menyedot air dalam saluran yang sudah di benahi.

"Termasuk penataan utilitas dengan tujuan air didalam saluran tidak terhambat, ini efektif memang," ujarnya. 

Minum Latif menerangkan, Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) yang dulu Dinas Pekerjaan Umum, sudah tepat melakukan pembenahan seluruh saluran air, meski belum 100 persen.

"Kami melihatnya sudah all out lah kinerja DSDABM, penataan itu kan berarti menata yang kurang baik, termasuk sistem saluran air dan utilitas nya," kata politisi senior PKB Kota Surabaya ini.

Hanya saja, jelas abah Minun sapaan Minun Latif, sebelum melakukan pengerjaan proyek saluran air, terlebih dahulu Pemkot Surabaya harus menghitung berapa debit air, kekuatan plengsengan, sehingga meminimalisir dampak dari pengerjaan saluran air.

"Jadi jangan sampai dikerjakan asal-asalan, perlu diperhitungkan dulu sebelum proyek dikerjakan," ungkapnya.

Ditanya mengapa pengerjaan saluran air baru dilakukan, Minum Latif mengatakan, dilihat dari sisi anggaran, pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) baru saja digedok.

"Jadi ya bisa saja baru dikerjakan proyek saluran air, yang jelas penataan utilitas dan saluran air memang sudah sangat urgent untuk mengurangi banjir, terutama di jalan-jalan protokol," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua