Skip to main content

Komisi C Apresiasi Kinerja DSABM Dalam Normalisasi Saluran dan Penataan Utilitas

Mediabidik.com – Gencarnya Pemkot Surabaya melakukan pekerjaan normalisasi saluran air dan penataan utilitas, dinilai Komisi C DPRD Kota Surabaya hal tersebut efektif untuk mengurangi banjir yang sering terjadi di Surabaya.

Anggota Komisi C, Minun Latif mengatakan, saluran air yang ada memang diperlukan koneksi satu saluran dengan saluran lainnya, agar aliran air bisa berjalan dengan baik. 

Ia menambahkan, pengerjaan ini sudah dilakukan Pemkot Surabaya dengan memaksimalkan pompa air untuk menyedot air dalam saluran yang sudah di benahi.

"Termasuk penataan utilitas dengan tujuan air didalam saluran tidak terhambat, ini efektif memang," ujarnya. 

Minum Latif menerangkan, Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) yang dulu Dinas Pekerjaan Umum, sudah tepat melakukan pembenahan seluruh saluran air, meski belum 100 persen.

"Kami melihatnya sudah all out lah kinerja DSDABM, penataan itu kan berarti menata yang kurang baik, termasuk sistem saluran air dan utilitas nya," kata politisi senior PKB Kota Surabaya ini.

Hanya saja, jelas abah Minun sapaan Minun Latif, sebelum melakukan pengerjaan proyek saluran air, terlebih dahulu Pemkot Surabaya harus menghitung berapa debit air, kekuatan plengsengan, sehingga meminimalisir dampak dari pengerjaan saluran air.

"Jadi jangan sampai dikerjakan asal-asalan, perlu diperhitungkan dulu sebelum proyek dikerjakan," ungkapnya.

Ditanya mengapa pengerjaan saluran air baru dilakukan, Minum Latif mengatakan, dilihat dari sisi anggaran, pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) baru saja digedok.

"Jadi ya bisa saja baru dikerjakan proyek saluran air, yang jelas penataan utilitas dan saluran air memang sudah sangat urgent untuk mengurangi banjir, terutama di jalan-jalan protokol," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni