Skip to main content

Kerap Terulang, Dewan Pertanyakan Kinerja Kontraktor Dalam Menjalankan SOP

Mediabidik.com - Legislator PDIP Anas Karno, meninjau proyek pengerjaan box culvert di Jl.Ambengan Batu, yang merusak jaringan pipa air PDAM. Sehingga mengganggu suplay air bersih PDAM ke rumah warga. Aliran air jadi kecil dan keruh.

"Insiden seperti ini sering terjadi dan kerap terulang. Sehingga membawa dampak merugikan bagi warga. Di Ambengan Batu ini, aliran air PDAM ke rumah warga mengecil," tegas Anas, saat melakukan peninjauan pada Senin (26/09/2022).

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut mengaku, sudah menghubungi pihak PDAM dan sudah dilakukan perbaikan.

Anas menegaskan, seharusnya kontraktor sebagai pihak ketiga pelaksana proyek pembangunan box culvert, lebih berhati-hati menjalankan tugasnya. Selain itu harus menjalin kerjasama yang baik dengan pihak PDAM. Karena BUMD milik Pemkot Surabaya tersebut, yang mengetahui lokasi jaringan pipa. 

"Jangan sampai keinginan untuk menjadikan Surabaya lebih baik dari ancaman banjir, membawa dampak kesulitan air bagi masyarakat. Kontraktor harus disiplin menjalankan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku," imbuhnya.

Anas menyoroti aturan di Perda yang menyatakan, kerusakan jaringan pipa PDAM, akibat pembangunan infrastuktur menjadi beban pihak PDAM. Komisi B akan membantu kalau dilakukan revisi terhadap Perda tersebut.

"Ini idealnya di revisi, untuk mengikat kontraktor, supaya mereka berhati-hati dan lebih disiplin. Sehingga tidak asal melakukan pengerjaan, melainkan juga ikut bertanggung jawab, akibat kerusakan yang ditimbulkan," pungkasnya. (red) 

Teks foto : Legislator PDIP Anas Karno, meninjau proyek pengerjaan box culvert di Jl.Ambengan Batu Surabaya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...