Skip to main content

Wakil Ketua DPRD Surabaya Desak Pemerintah Kaji Ulang Kenaikkan Harga BBM

Mediabidik.com - Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi memicu aksi protes di sejumlah daerah, termasuk Surabaya. Mereka menolak kebijakan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thoni mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, tidak tepat waktunya.

"Saat ini masyarakat dalam proses pemulihan ekonomi setelah 2 tahun dihantam pandemi. Impact yang muncul menurut saya adalah kegelisahan masyarakat karena akan menghadapi kesulitan ekonomi," terangnya pada Selasa (06/09/2022).

Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini mengatakan, kenaikkan harga BBM bersubsidi, akan memicu kejutan ekonomi (economy shock).  Karena disaat muncul isu kenaikan BBM, tidak diikuti kenaikan pendapatan.

AH Thoni meminta pemerintah, agar meninjau kembali kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, dengan menunggu beberapa waktu kemudian, karena situasi masyarakat yang masih sulit. 

"Ini suara kami dari daerah menyuarakan itu. Karena setelah kenaikan harga BBM, kami yang didaerah kebanjiran keluhan begitu rupa. Kami mohon agar kebijakan ini ditinjau lagi dan dikaji lagi, dipertimbangkan lebih bijak. Agar tidak membebani masyarakat," tegasnya.

AH Thoni mengatakan, dampak sosial lain yang akan muncul adalah gelombang gerakan penolakan oleh masyarakat. Ketika gelombang ini semakin besar dan masif, akan menurunkan legitimasi pemerintah. "Yang ujungnya membuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tidak kondusif," jelasnya.

AH Thoni meminta pemkot Surabaya menjadi bumper kesulitan masyarakat, kalau kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak ditinjau kembali oleh pemerintah pusat.

Pemerintah kota harus cepat melakukan restrukturisasi penyesuaian di berbagai bidang. Meningkatkan daya beli masyarakat, menjadi pekerjaan rumah yang harus diurai ditingkat daerah. 

"Yang pertama segera melakukan pembahasan soal pengupahan. Kemudian memberikan insentif pada masa transisi kepada para pebisnis, untuk menyambung pada lintasan kritis. Insentif itu bisa berupa kebijakan mempermudah kegiatan pebisnis," ujarnya.

Menurut AH Thoni program jangka pendek yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan tunai, kepada masyarakat berpenghasilan rendah. 

"Bantuan ini tidak bisa diberikan sekali. Melainkan 3 sampai 4 kali saat masa adaptasi hingga selesai masa transisi," imbuhnya.

Kemudian, lanjut AH Thoni, tata kelola alat transportasi umum dengan tarif murah dan layanan yang baik, tentunya juga akan sangat membantu meringankan beban masyarakat. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama