Skip to main content

Bekerjasama Dengan JICA dan IPERINDO, Kementerian Perindustrian Gelar Pelatihan Pembuatan Kapal

Mediabidik.com - Sebagai upaya menciptakan kemandirian bangsa dalam pengembangan sektor kemaritiman Kementerian Perindustrian terus mendukung upaya penyediaan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten, serta pemodernan manajemen untuk produktivitas daya saing industri perkapalan nasional. 

Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) mengelar Pelatihan Prosedur Pembuatan Kapal dan Manajemen Produksi Projek moderasasi perkapalan nasional. Pelatihan tersebut digelar di Aula Kampuh Welding Indonesia di Jl. Raya Bringin, Sambikerep Surabaya, Senin (19/9/2022). 

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian, Hendro Martono menyampaikan besar harapanya dengan pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas industri perkapalan di Indonesia dan menjadi prioritas dalam memenuhi moda transportasi laut sekaligus mendukung akselerasi pertumbuhan di berbagai kawasan di Indonesia. 

"Dengan pelatihan ini diharapkan dapat mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas produksi kapal Indonesia serta meningkatkan daya saing di taraf Internasional," ungkap Hendro Martono saay membuka pelatihan melalui media Daring, Senin (19/9). 

Karena selama ini produksi kapal masih bergantung pada impor dari beberapa negara sehingga membangun kapal di dalam negeri relatif lebih mahal dan lama jika dibandingkan dengan negara-negara pembangun kapal seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. 

Total impor dari tahun 2019 hingga Mei 2022 sebanyak 46 triliun rupiah yang sebagian besar berasal dari Korea Selatan (16,1%), Jepang (12,7%), Cina (12,4%), dan Singapura (9,8%). 

"Dengan pelatihan ini diharapkan industri galangan kapal dalam negeri mampu meningkatkan daya saing dan memenuhi order pembangunan kapal dalam negeri efisien, prosedur dan tahapan pembangunan kapal lebih cepat," katanya. 

Sementara Perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Hirofumi Doi mengatakan, pihaknya sangat mengenal sistem manajemen perkalapan di Indonesia selama ini pihaknya menilai masih banyak kekurangan dalam sistem  manajemen perkapalan dan masih dibawah negara Jepang. 

"Dengan kerjasama ini kualitas industri Perkapalan di Indonesia dapat meningkat, lebih maju dan modern," katanya. 

Dalam pelatihan ini diikuti oleh 40 peserta dari 20 perusahaan yang menjadi peserta dalam program pelatihan ini, diantarnya  PT Muara Kembang, PT Industri Kapal Indonesia, PT Galangan Balikpapan Utama, PT Pahala Harapan Lestari, PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Yasa Wahana Tirta Samudera, PT Orela Shipyard, PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, PT Dok Bahari Nusantara, PT Janata Marina Indah, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Dok dan Perkapalan Air Kantung, PT Dukuh Raya, PT Patria Maritim Perkasa, dan PT Waruna Shipyard Indonesia. 

Salah satu perwakilan peserta pelatihan Prosedur Pembuatan Kapal dan Manajemen Produksi Projek moderasasi industri perkapalan Indonesia Calvin Setiawan dari PT Waruna Shipyard Indonesia berharap seperti ini bisa berkelanjutan sehingga dapat mengingkat kualitas dan skill pekerja di industri perkapala. 

"Pelatihan ini sangat berguna baik bagi saya pribadi maupun untuk perusahan kami. Pelatiha-pelatihan seperti ini bisa terus berkelanjutan," kata. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni