Skip to main content

Dewan Tekankan Direksi Baru PD Pasar Surya Harus Berani Terbuka dan Berinovasi

Mediabidik.com - Komisi B DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi baru PD Pasar Surya, pada Sabtu (10/09/2022). Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut, Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo Akhirono, serta Direktur Tehnik dan Usaha Suhendro. 

Usai rapat dengar pendapat, anggota Komisi B John Thamrun menekankan, supaya direksi baru PD Pasar Surya, khususnya Direktur Utama, berani terbuka terkait kondisi sebenarnya di BUMD milik Pemkot Surabaya tersebut.

"Bagaimana beban keuangan, yang diantaranya hutang pajak. Direksi PD PD Pasar Surya harus jujur mengungkap. Kemudian dilakukan pembenahan," terangnya.

Lebih lanjut politisi PDIP Surabaya itu mengatakan, jajaran direksi harus berani melihat fakta dan realita, bahwa PD Pasar Surya memiliki rekam jejak yang kurang bagus. 

"Dan itu harus diperbaiki. Kalau ada jejak yang tidak bagus dan dibiarkan, maka saya yakin kedepan tidak akan ada hasil yang bagus. Harus dilakukan perombakan total, dan kejujuran dalam menjalankan manajemen di PD Pasar Surya," tegas Jhon Thamrun.

Pria yang akrab disapa JT itu prihatin dengan kondisi pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Surya saat ini.

"Surabaya merupakan kota besar, sedangkan pasar tradisional yang ada sekarang tidak layak standart dan ini sangat ironis," imbuhnya

Jhon Tamrun menekankan, PD Pasar Surya harus berinovasi inovasi supaya memberikan keuntungan bagi Pemkot Surabaya. Setidaknya punya target menyelesaikan hutang pajak yang cukup besar. 

"Sambil menunggu selesainya Raperda Khusus, sehingga bentuk hukum PD Pasar berubah, sehingga memungkinkan investasi dari pihak ketiga bisa masuk," pungkasnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...