Skip to main content

Dewan Tekankan Direksi Baru PD Pasar Surya Harus Berani Terbuka dan Berinovasi

Mediabidik.com - Komisi B DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi baru PD Pasar Surya, pada Sabtu (10/09/2022). Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut, Direktur Utama PD Pasar Surya Agus Priyo Akhirono, serta Direktur Tehnik dan Usaha Suhendro. 

Usai rapat dengar pendapat, anggota Komisi B John Thamrun menekankan, supaya direksi baru PD Pasar Surya, khususnya Direktur Utama, berani terbuka terkait kondisi sebenarnya di BUMD milik Pemkot Surabaya tersebut.

"Bagaimana beban keuangan, yang diantaranya hutang pajak. Direksi PD PD Pasar Surya harus jujur mengungkap. Kemudian dilakukan pembenahan," terangnya.

Lebih lanjut politisi PDIP Surabaya itu mengatakan, jajaran direksi harus berani melihat fakta dan realita, bahwa PD Pasar Surya memiliki rekam jejak yang kurang bagus. 

"Dan itu harus diperbaiki. Kalau ada jejak yang tidak bagus dan dibiarkan, maka saya yakin kedepan tidak akan ada hasil yang bagus. Harus dilakukan perombakan total, dan kejujuran dalam menjalankan manajemen di PD Pasar Surya," tegas Jhon Thamrun.

Pria yang akrab disapa JT itu prihatin dengan kondisi pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Surya saat ini.

"Surabaya merupakan kota besar, sedangkan pasar tradisional yang ada sekarang tidak layak standart dan ini sangat ironis," imbuhnya

Jhon Tamrun menekankan, PD Pasar Surya harus berinovasi inovasi supaya memberikan keuntungan bagi Pemkot Surabaya. Setidaknya punya target menyelesaikan hutang pajak yang cukup besar. 

"Sambil menunggu selesainya Raperda Khusus, sehingga bentuk hukum PD Pasar berubah, sehingga memungkinkan investasi dari pihak ketiga bisa masuk," pungkasnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni