Skip to main content

Cegah Kriminalitas di Wisata Religi Ampel, Komisi A Kordinasi Dengan Satpol PP, TNI dan Polri

Mediabidik.com - Guna mengantisipasi kriminalitas yang ada di area wisata religi makam Sunan Ampel, Komisi A DPRD Surabaya melakukan rapat koordinasi dengan Satpol PP, TNI dan Polri serta tokok masyarakat setempat. 

Sekretaris Komisi A  DPRD Kota Surabaya Camelia Habibah mengatakan, kriminalitas jambret dan copet sudah sangat meresahkan. 

"Berdasarkan laporan tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, Kejadian jambret dan copet bisa 4 sampai 5 kali dalam sehari. Ini yang ketahuan di Jl. Nyamplungan dan Jl. Pegirikan," ujarnya pada Kamis (29/09/2022).

Srikandi dari PKB ini menambahkan, kondisi ini bisa menciptakan citra yang kurang baik bagi kota Pahlawan.

"Mereka yang menjadi korban itu warga luar Surabaya yang berziarah ke makam Sunan Ampel. Mereka bisa saja beranggapan Surabaya banyak copet dan jambret," katanya.

Habibah menegaskan, jepolisian harus bersinergi dengan jajaran samping yaitu Satpol PP, TNI.

"Ternyata ditempat Wisata Makam Sunan Ampel itu tidak ada petugas keamanan dari Satpol PP yang ngepos. Melainkan mobile saja. Padahal disana itu tempat objek vital tempat wisata, yang seharusnya diperlakukan yang sama dengan objek wisata lainnya seperti Taman Bungkul," ungkapnya.

Camelia Habibah juga menyarankan, supaya dibangun fasilitas  pos keamanan untuk berjaga pengunjung yang sedang melakukan ibadah. Janganlah pilih kasih.

"Selain itu perlu juga sarana prasarana seperti CCTV. Sepertinya kawasan wisata Makam Sunan Ampel ini di anak tirikan Pemkot Surabaya," pungkasnya.

Kapolsek Semampir Kompol Nur Suhud juga menyarankan supaya Pemkot Surabaya mendirikan pos pengamanan terpadu yang terdiri dari polisi, TNI, Satpol PP untuk menjaga keamanan wilayah Ampel.

Nur Suhud mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, kejadian kriminalitas kerap dialami para peziarah dari luar Surabaya. Mereka enggan melaporkan pada yang berwajib

"Karenanya mereka enggan melaporkannya kepada polisi. Sehingga kami sulit menindaklanjuti ke proses penyidikan," katanya. 

Nur Suhud mengaku, pihaknya telah menerjunkan aparat reserse untuk melakukan pengamanan. "Kita pernah mengamankan 2 pelaku jambret dan 2 pelaku copet," katanya.

Nur Suhud juga menyarankan supaya Pemkot Surabaya menyediakan pemandu wisata, yang bisa mengawasi pengunjung untuk beribadah  secara kidmat.(red)

Teks foto : Suasana hearing di ruang Komisi A DPRD Surabaya
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63
70 comments
Read more

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama
Post a Comment
Read more

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh
210 comments
Read more