Skip to main content

Perubahan APBD 2022 Dialokasikan Untuk Bansos, Beasiswa dan Pengerjaan Infrastruktur

Mediabidik.com - DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya menyepakati RAPBD Perubahan tahun 2022, sebesar Rp 10,6 triliun. Nilai ini bertambah Rp 200 milyar, dari kekuatan APBD sebelumnya, sebesar Rp 10,4 triliun. 

Tambahan kekuatan APBD Surabaya tersebut, diantaranya untuk menyentuh dampak sosial ekonomi masyarakat, terhadap kenaikkan harga BBM. 

Kesepakatan itu dilakukan dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya, pada Selasa (20/09/2022).

"Terkait dengan adanya dampak kenaikkan BBM APBD-P juga memberikan plot anggaran sekitar Rp 8,9 miliar jadi hampir Rp 9 miliar yang itu nanti akan diberikan kepada masyarakat terdampak," ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti.

Reni menjelaskan, kelompok penerima bantuan sosial, akibat kenaikkan harga BBM tersebut, diantaranya pengemudi ojek online dan nelayan.

"Kita sudah konfirmasi ke Dinas Sosial, dan mereka menyampaikan sudah mempunyai data para penerima bantuan tersebut," imbuhnya.

Reni menambahkan, Dewan mendorong supaya bantuan tersebut segera direalisasikan. Pembahasan RAPBD Perubahan sudah selesai, kemudian diserahkan ke Gubernur Jatim untuk direvisi. Baru disahkan menjadi APBD Perubahan tahun 2022. 

"Bulan Oktober sudah bisa di eksekusi," terangnya.

Lebih lanjut politisi PKS tersebut mengatakan, selain plot anggaran untuk bantuan sosial dampak kenaikkan BBM, plot APBD Perubahan tahun 2022, juga untuk menambah kuota beasiswa Pemuda tangguh. Baik itu di tingkat Perguruan Tinggi maupun SMA/SMK. "Kuota penerima beasiswa Pemuda Tangguh ditambah 1000 orang," kata Reni.

Anggaran di APBD Perubahan tahun 2022 juga menyentuh penyediaan sarana dan prasarana Kader Surabaya Hebat, sebesar Rp13 milyar. Kemudian untuk Bunda Paud senilai Rp 5,8 milyar.

"Pengadaan sarana dan prasarana ini, kita dorong supaya bisa memberdayakan UMKM," jelasnya lagi.

Sementara itu, akselerasi proyek infrastruktur juga tidak lepas dari perhatian. 

"Kita juga mendorong pengerjaan infrastruktur, karena masih ada sisa waktu 3 bulan. Dan ini juga harus diperhatikan oleh Pemkot Surabaya karena serapan pendapatan hingga bulan kemarin masih 50 an persen. Pendapatan kita dorong supaya tinggi sampai Desember nanti, sehingga serapan anggaran kita dorong ke infrastruktur," pungkas Reni. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni