Skip to main content

Mencegah Pelanggaran Perda 5/2017, DSABM Rutin Lakukan Penertiban Utilitas

Mediabidik.com - Banyaknya pelanggaran Perda 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan jaringan utilitas, yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa, baik itu kabel fiber optik, kabel PLN dan pipa PDAM didalam saluran air kota Surabaya, yang menghambat aliran air tidak lancar. Karena adanya tumpukan atau sendimen tanah bekas galian, sehingga menyebabkan terjadinya genangan air dan banjir.

Guna mengantisipasi pelanggaran tersebut agar tidak terulang, tim Utilitas kota Surabaya setiap minggu melakukan kegiatan rutin penertiban jaringan utilitas yang ada dipusat kota Pahlawan. Diantaranya di Jalan Profesor Dr Mustopo, Dharmawangsa, Kertajaya, Walikota Mustajab, Jaksa Agung Suprapto, Wijaya Kusuma, Kayon, Genteng Kali dan Ketabang. 

Dwi Ja Agung Sekertaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSABM) kota Surabaya mengatakan, kalau penertiban utilitas sering kita lakukan, karena kita ada team kordinasi untuk pembangunan jaringan utilitas kota Surabaya. Karena memang secara aturan untuk penempatan dan pembangunan utilitas yang memanfaatkan aset kota Surabaya harus ada hubungan hukum. Jadi, kebanyakan jaringan utilitas kan banyak dibawah saluran, jadi saluran itu masuk asetnya kota Surabaya, terutama jalan jalan yang masuk dalam pengelolaan kota Surabaya. 

"Jadi penertiban itu dalam rangkah terkait dengan hubungan hukum, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penataan utilitas itu kita lakukan pengendalian, kalau dulu kan jalan baru diperbaiki ada kabel telepon digali lagi, selesai digali belum lama ada pipa PDAM. Jadi ijin pemanfaatan itu terkait dengan pengendalian. Ketiga, ternyata dari hasil pendataan dan evaluasi pemerintah kota itu, permasalahan saluran selain sampah, juga adanya kabel utilitas itu, ternyata juga menyebabkan gangguan fungsi saluran, karena tanpa ijin kita, tiba-tiba dimasukkan ke box culvert, itu kan menghambat sampah, aliran air jadi tidak lancar." terang Dwi Ja kepada BIDIK, Senin (26/9/2022). 

Mantan Sekertaris Dinas Koperasi kota Surabaya menambahkan, biasanya yang paling banyak menghambat saluran ya, fiber optik, sekarang ini kan fiber optik. Kalau kabel telepontelepon kebanyakan masih diatas, kalau kabel listrik jarang ada dibawah, kalaupun ada biasanya terkait dengan keamanan lebih baiklah penempatannya. 

"Paling banyakbanyak, kalau yang disaluran saluran itu, ya kabel optik." imbuhnya Dwi Ja. 

Terkait utilitas Dwi Ja menjelaskan, itu masuk Perda 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan jaringan utilitas, kalau Perwali nya nomor 49 tahun 2015, ya sama, tentang penyelenggaraan jaringan utilitas. Tapi juga ada Perda pendukung yaitu Perda pengelolaan barang milik daerah yang ada hubungan hukum Perda 1 tahun 2020.

"Kalau terkait dengan jadwal penertiban nya kita lakukan setiap minggu. Setiap minggu bukan hanya kita, tapi juga melibatkan team." jelasnya. 

Perihal kendala dilapangan, Dwi Ja mengatakan, kendalanya banyak, pertama yang ditemui teman teman itu, utilitasnya ada tetapi kita tidak tau pemiliknya siapa?. Karena secara mekanisme kalau kita mau melakukan penertiban, misalnya kita potong kita ambil, kan harus ada surat peringatanperingatan, surat peringatan ini ditujukan ke siapa. Makanya teman teman ini, harus rajin rajin belajar, oh kalau yang ada warna ini tulisannya ini punya nya ini, indentifikasinya ini yang sulit. 

"Jadi kalau betul betul tidak ditemukan, kita pastikan dulu sebelum kita melakukan tindakan. Kalau misal tidak ditemukan, untuk penertiban kita bisa umumkan di media dan sebagainya, kalau akhirnya tidak ada ya kita harus lakukan." pungkasnya. (red) 

Teks foto : Dwi Ja Agung Sekertaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga kota Surabaya. 



Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua