Skip to main content

Cetak Uang Palsu Bapak dan Anak Warga Petemon Jadi Pesakitan

Mediabidik.com - Rizky Satria Dirmawan, Sunar dan Eka Dirmawan (berkas terpisah), tiga terdakwa kasus pemalsuan mata uang rupiah Rp 1 miliar kembali disidangkan. Kali ini, persidangan memasuki agenda pemeriksaan para terdakwa tersebut. 

Dalam keterangannya, Rizky dan Sunar mengaku hanya mendapat perintah dari Eka untuk melakukan tugasnya masing-masing. Rizky mengaku sebagai tukang potong kertas. Sementara Sunar sebagai tukang cetak.

"Saya hanya ditugasi untuk memotong hasil cetakan dari Sunar. Seingat saya uang pecahan Rp 100 ribu. Tidak ada insentif. Sehari saya dibayar Rp 100 ribu. Tidak pernah tanya buat apa," kata Rizky saat ditanya Jaka Darwis di ruang Tirta 1, Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (12/9/2022).

Demikian pula Sunar. Dia menerangkan jika dirinya hanya bekerja tanpa menanyakan untuk apa mencetak uang palsu tersebut. 

"Saya hanya bekerja saja pak. Ada bahan ada plat ya sudah saya kerjakan. Gaji saya harian. Tidak pernah dapat lebih. Dicetak di lembar kertas HVS. Satu lembarnya penuh desain uang. Tidak ada sisanya," jelas Sunar.

Berlanjut kepada pemeriksaan terdakwa Eka. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Taufan Mandala Eka membeberkan bahwa dia mendapat order dari Taufan Dirgantara. 

"Saya dapat order dari Taufan. Dia telepon saya setelah melihat postingan saya di media sosial yang menyediakan percetakan. Pesan cetak uang 1 juta lembar pecahan Rp 100 ribu. Katanya buat sesembahan orang meninggal," bebernya. 

Untuk satu lembar pecahan uang Rp 100 ribu, Eka mengungkapkan mendapat upah sebesar Rp 39 rupiah. Jadi total dia menerima Rp 39 juta. Pembayarannya uang muka Rp 10 juta. Sisanya saat mengambil barang.

"Saya yang desain. Saya terima Rp 39 juta. Setelah saya desain itu tidak langsung jadi. Beberapa kali revisi. Saya disuruh cetak sesuai ukuran dan warna dari uang asli," ungkapnya. 

Saat disinggung apakah tidak mengetahui jika mencetak uang sesuai ukuran dan warnanya dilarang, Eka terlihat ragu-ragu. "Ya saya orang yang awam hukum. Setahu saya memang salah kalau mencetak uang sesuai ukuran asli dan warnanya hampir sama," ujarnya saat ditanya Hakim Taufan. 

Meskipun begitu, terdakwa pemilik percetakan di kawasan Jalan Petemon tersebut tetap berdalih bahwa dirinya tidak mencetak uang palsu. Dia ngotot mencetak uang mainan. 

"Untuk itu mengapa saya mencetak itu saya tulis Bank Mainan dan ada tanda-tanda yang membedakan uang asli sama uang mainan," katanya. 

Mendapati itu, memantik Jaksa Darwis untuk mengomentari pernyataaan Eka. Jaksa Kejari Surabaya itu menegaskan bahwa uang yang dicetak terdakwa sangat mirip. "Saudara terdakwa. Uang palsu yang anda cetak itu mirip betul. Dari ukuran dan warna. Coba bawa ke pasar malam hari. Pasti diterima uang palsu itu. Dan untuk sesembahan, apa agama dari pemesannya itu, si Taufan ?," tegas jaksa Darwis.

Di akhir persidangan, saat ditanya apakah para terdakwa menyesali perbuatannya, ternyata hanya Eka yang mengaku menyesal. Sedangkan Sunar dan Rizky tak merasa menyesal. "Saya menyesal Pak Jaksa. Saya telah melibatkan orang lain dalam perkara ini," tandasnya. (red)

Teks Foto : Dari kiri, Sunar, Rizky dan ayahnya Eka Dirmawan.

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni