Dewan Mentahkan Usulan KIPP Jatim Menunda Pilkada Serentak

Mediabidik.com - Wacana penundaan tahapan pilkada di Jawa Timur yang diusulkan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim, akibat merebaknya virus corona dimentahkan oleh politisi Partai Gerindra Surabaya AH. Toni.

"Saya pikir belum mendesak,

langkah kita pertama kan menangani penyebaran wabah virus ini dengan seksama, kemudian kalau ini berhasil dilakukan. Maka tidak perlu kegiatan-kegiatan (tahapan pilkada) yang sudah terjadwal sistematik, itu lalu ditangguhkan," ungkap AH Toni, Senin (16/03/2020).

Wakil Ketua DPRD Surabaya itu pun menganggap bahwa penundaan, terlihat tidak memiliki dasar yang kuat. Lantaran dinilai terlalu dini dan dinilai meragukan kerja pemerintah dalam mengantisipasi penyakit pandemi corona.

"Kalau belum apa-apa sudah minta ditangguhkan itu terlalu dini, kita lihat dulu upaya antisipasi endemi atau pandemi bisa diatasi, maka kegiatan pilkada atau bisnis bisa dijalankan seperti biasa," ungkap Toni.

Ia pun menyarankan daripada melakukan penundaan tahapan pilkada yang malah dapat menimbulkan kepanikan, lebih baik semua pihak terlibat dalam penanggulangan penyakit yang berasal dari kota Wuhan itu.

"Daripada masyarakat dihadapkan pada persoalan itu, lebih baik semua pihak berpikir proses berkembangnya harus bisa ditanggulangi. Kalau itu dilakukan maka bisa jadi nanti bisnis atau pasar ikut terpengaruh. Kalaupasar nanti tutup bagaimana?," tegasnya.

Diketahui, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menghimbau KPU selaku penyelenggara pemilu di Jatim untuk melakukan penundaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

"Memerintahkan KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk menunda pelaksanaan tahapan pemilihan di seluruh daerah pemilihan," ungkap ketua KIPP Jatim Novli Bernadi Thyssen kepada wartawan, Senin (16/03/2020).

Langkah ini diambil KIPP untuk mengurangi penyebaran virus corona agar tidak menyebar secara sporadis di daerah yang akan melakukan Pemilukada di Jatim.

"Langkah ini dianggap penting dan mendesak sebagai upaya pencegahan agar wabah corona tidak menyebar secara sporadis," ungkap Novli.(pan)

Foto : AH Toni Wakil Ketua DPRD Surabaya

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog