Skip to main content

Dewan Desak Pemkot Lakukan Karantina Zonasi Bukan Wilayah

Mediabidik.com – Karantina wilayah jika terjadi penyembaran virus corona (Covid-19) di dalam satu kompleks perkampungan dengan jumlah tinggi perlu disegerakan, hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.

"Saya pikir perlu disegerakan untuk dilakukan itu," ujar A Hermas Thoni Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Selasa (31/03/2020)

Menurut Penasehat Fraksi Gerindra ini, karena dengan langkah yang cepat dan tepat akan memudahkan kita untuk menglokalisir penyebaran virus corona (Covid-19) ini.

"Daripada kita memberikan toleransi kepada masyarakat untuk mencari kehidupan (bekerja) mencari nafkah keluar dari zona itu dan ini semakin banyak proses pelipatgandaan penyembarannya semakin lebih tinggi," katanya.

Lebih baik, Thoni menjelaskan, pemerintah kota meminta kepada mereka (warga) diam di tempat lalu mencukupi, warga tidak perlu keluar rumah sehingga virusnya bisa dibasmi.

"Karantina wilayah bukan skala kota Surabaya, tapi kami melihatnya dalam satu kompleks perkampungan," paparnya.

Menurut Thoni, pihaknya melihat ada 3 wilayah yang bisa dikatakan sehat, yakni ada wilayah yang Orang Dalam Pemantauan (ODP), ada wilayah orang Pasien Dalam Pemantauan (PDP)

"OPD ini yang perlu menjadi perhatian kita semua," ungkapnya.

Untuk yang PDP, lebih lanjut Thoni mengatakan, ini perlu didalami, mereka punya keluarga berapa dan interaksi kemana saja serta dengan siapa saja diperlukan gerak cepat agar supaya kita mengetahui mana zona yang harus dilokalisir.

"Dengan adanya seperti itu, masyarakat bisa tenang, sehingga pemerintah kota bisa menyelesaikan dengan tepat dan baik ," pungkasnya. (pan)

Foto : AH Toni wakil ketua DPRD Surabaya

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah