Dewan Desak Pemkot Lakukan Karantina Zonasi Bukan Wilayah

Mediabidik.com – Karantina wilayah jika terjadi penyembaran virus corona (Covid-19) di dalam satu kompleks perkampungan dengan jumlah tinggi perlu disegerakan, hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.

"Saya pikir perlu disegerakan untuk dilakukan itu," ujar A Hermas Thoni Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Selasa (31/03/2020)

Menurut Penasehat Fraksi Gerindra ini, karena dengan langkah yang cepat dan tepat akan memudahkan kita untuk menglokalisir penyebaran virus corona (Covid-19) ini.

"Daripada kita memberikan toleransi kepada masyarakat untuk mencari kehidupan (bekerja) mencari nafkah keluar dari zona itu dan ini semakin banyak proses pelipatgandaan penyembarannya semakin lebih tinggi," katanya.

Lebih baik, Thoni menjelaskan, pemerintah kota meminta kepada mereka (warga) diam di tempat lalu mencukupi, warga tidak perlu keluar rumah sehingga virusnya bisa dibasmi.

"Karantina wilayah bukan skala kota Surabaya, tapi kami melihatnya dalam satu kompleks perkampungan," paparnya.

Menurut Thoni, pihaknya melihat ada 3 wilayah yang bisa dikatakan sehat, yakni ada wilayah yang Orang Dalam Pemantauan (ODP), ada wilayah orang Pasien Dalam Pemantauan (PDP)

"OPD ini yang perlu menjadi perhatian kita semua," ungkapnya.

Untuk yang PDP, lebih lanjut Thoni mengatakan, ini perlu didalami, mereka punya keluarga berapa dan interaksi kemana saja serta dengan siapa saja diperlukan gerak cepat agar supaya kita mengetahui mana zona yang harus dilokalisir.

"Dengan adanya seperti itu, masyarakat bisa tenang, sehingga pemerintah kota bisa menyelesaikan dengan tepat dan baik ," pungkasnya. (pan)

Foto : AH Toni wakil ketua DPRD Surabaya

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog