Skip to main content

Jelang PPDB, Dewan Minta Dispendik Sosialisasi Agar Kekacauan Tidak Terulang

Mediabidik.com - menjelang Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021, DPRD Kota Surabaya memprediksi akan terjadi kekacauan yang berulang seperti pada tahun sebelumnya. 

Prediksi ini disampaikan Anggota Komisi D bidang Kesejahteraan rakyat DPRD Kota Surabaya Ibnu Shobir. Shobir mengatakan kekacauan ini dapat terjadi jika pihak Dinas Pendidikan Pemkot Surabaya tidak melakukan evaluasi yang baik.

"Kalau di daerah lain itu tidak ada masalah, kenapa kemudian di Surabaya harus ada masalah, apa kira-kira yang kurang, mestinya kan harus diseimbangkan," jelasnya saat ditemui wartawan, Senin (02/03/2020). 

Shobir juga mengatakan, evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar tidak mengorbankan banyak kepentingan. Seperti rasio guru dan siswa, kemudian sekolah swasta yang kekurangan murid yang berdampak pada kemampuan operasional sekolah dan kenyamanan siswa dalam belajar di ruang kelas.

"Sehingga dari dampak itu ada beberapa kepentingan pendidikan yang ada di Surabaya itu dalam tanda kutip terganggu," ungkapnya.

Selain evaluasi, Shobir juga mengatakan sosialisasi juga harus semakin gencar dilakukan. Agar masyarakat juga memahami tujuan diadakannya PPDB dengan sistem zonasi ini. 

"Kita mendorong kepada pak Pomo (Kadindik Surabaya) mohon sosialisasinya yang cukup agar masyarakat tidak terjadi rusuh dan seterusnya, dan kemudian ketika masyarakat sudah ada sosialisasi yang cukup, kita khusnudzon tidak akan terjadi lagi (kekacauan)," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni