Skip to main content

Imigrasi Jatim Siap Jadi Motor Pengerak Bagi WNA, Demi Suksesnya Sensus Penduduk Online

Mediabidik.com – Warga Negara Asing (WNA) menjadi salah satu obyek dalam dilaksanakannya sensus penduduk 2020. Untuk mensukseskan sensus yang dilaksanakan secara online tersebut, jajaran Keimigrasian Jatim siap menjadi motor penggerak agar WNA mau berpartisipasi. 

Hal itu disampaikan Kadiv Keimigrasian Pria Wibawa saat berkunjung ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Senin (9/3/2020). Pria yang hadir bersama Kadiv Administrasi Indah Rahayuningsih dan Kakanim Kelas I Khusus TPI Surabaya Is Edy Ekoputranto bertemu langsung Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan dan jajarannya. 

Dalam pertemuan tersebut, Pria mengaku siap mendukung suksesnya sensus penduduk 2020. Pihaknya akan meminta setiap UPT Keimigrasian untuk mensosialisasikan program tersebut menggunakan media yang ada. Baik berupa banner, ajakan di media sosial maupun dengan menghimpun data WNA dari seluruh Kanim di Jatim.

Pria mengungkapkan bahwa WNA yang bisa diikutkan sensus penduduk adalah khusus pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Sedangkan bagi yang hanya visa kunjungan tidak termasuk. Jumlah sementara pemegang KITAP di wilayah Jatim adalah 55 orang WNA. Sedangkan KITAS 269 orang WNA. "Saat ini jumlah terbanyak pemilik KITAP dan KITAS berada di wilayah kerja Kanim Khusus Surabaya, Kanim Tanjung Perak dan Kanim Malang," terangnya. 

Sementara itu, Dadang menyampaikan bahwa Sensus Penduduk secara konsep bukan hanya WNI namun juga WNA. Data yang diperlukan meliputi karakteristik, pendidikan, dan pekerjaan. "Untuk mempermudah Sensus pihak BPS telah menyiapkan Sensus Penduduk Online," terangnya. 

Bagi WNI pihak BPS mengaku telah mempunyai data dari Dispendukcapil. Sedangkan untuk WNA, pihaknya membutuhkan data dari Imigrasi. Khususnya email dan nomor handphone. "Kami berharap WNA di Jatim bisa berpartisipasi dalam mensukseskan sensus penduduk 2020," harapnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni