Skip to main content

Sarana Kurang Lengkap Jadi Kendala Pelaksanaan Sidang Online

Mediabidik.com - Penerapan sidang online di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya resmi diterapkan. Jaksa dan pengacara tampak riwa-riwi di dua ruang sidang yang digunakan untuk gelaran teleconfrence tersebut.

Sidang online yang ini tak sepenuhnya lancar, beberapa kendala terkait teknis cukup membuat bingung para pihak. Seperti suara yang tak muncul lalu saksi yang tidak dapat hadir dan lainnya. Namun itu bukan halangan untuk tetap dijalankan sidang.

Di dalam dua ruang sidang Cakra dan Candra terdapat proyektor serta layar LCD yang terpajang disamping kanan hakim. Sedangkan meja jaksa dan pengacara lebih didekatkan.

Tampak terdakwa menjalani sidang dari rutan menggunakan headset. Dikatakan Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak Eko Budisusanto bahwa beberapa kendala teknis itu nantinya akan ditangani oleh tim IT bentukan rutan, PN dan Kejaksaan Tanjung Perak dan Surabaya.

"Nanti tim IT yang menangani hal ini. Lantaran kami mereka yang lebih menguasai hal ini," terangnya saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2020).

Sementara itu pada gelaran sidang dimulai pukul 10.30 WIB hingga 13.00 WIB. Sebanyak 36 kasus tadi telah disidangkan.

Terpisah, humas PN Surabaya Martin Ginting mengakui belum maksimalnya gelaran sidang online hari perdana ini.

"Peralatan pendukung belum maksimal dalam hal suara karena alat-alat yang digunakan belum semua modern maka menunggu adanya droping alat yang lebih canggih dari pemerintah pusat," ujarnya.

Persidangan online tetap berjalan hingga wabah mereda. Pada prinsipnya komunikasi antar majelis, JPU, saksi, penasihat hukum di ruang sidang PN dengan terdakwa yang berada di Rutan Madaeng/Rutan Kejati Jatim telah terlaksana secara lancar

"Kedepan akan terus disempurnakan kualitas suara dan tampilan gambar agar pihak pers dapat lebih maksimal mempublish hasil persidangan kepada masyarakat luas," tambahnya.(opan)

FOTO: Tampilan sarana media yang digunakan pada sidang online di PN Surabaya, Senin (30/3/2020). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...