Ads (728x90)

Mediabidik.com - Penanganan pandemi Covid -19 di Surabaya selama ini disinyalir tidak ada koordinasi antara pemerintah kota Surabaya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku mitra kerja.

Hal itu disampaikan Mahfudz, Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Surabaya. Menurutnya, dari awal penanganan virus Corona di kota Pahlawan, hingga saat ini tidak ada koordinasi sama sekali dari pihak eksekutif.

"Seharusnya, Pemkot Surabaya sebelum melakukan apapun, mereka berkoordinasi dengan dewan. Apalagi ini terkait penggunaan anggaran yang sangat besar," ujar Mahfudz di ruang kerjanya, Senin (30/3/2020).

Dia menyebutkan mungkin Pemkot menganggap dewan tidak ada, atau mereka punya pedoman sendiri. Mahfudz menyatakan bahwa setidaknya mereka memberikan informasi terkait penggunaan anggarannya.

"Bahkan ketika kita mengajak rapat beberapa kepala dinas mereka menyatakan tidak bisa dan sibuk. Padahal kami tidak mengajak tatap muka, kita bisa manfaatkan telekomfrence atau masih banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut," tegas Mahfudz.

Disinggung upaya pemkot yang melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan bilik-bilik sterilsasi, Mahfudz langsung menyatakan ketidak setujuannya.

"Dari awal saya sudah tidak setuju. Karena itu disinfektan. Itu adalah cairan yang disemprotkan ketika kita akan masuk kandang hewan," terangnya.

Mahfudz menganggap pengadaan bilik steril oleh Pemkot hanyalah membuang uang rakyat Surabaya.

"Bilik steril itu sama sekali tidak ada fungsinya," bebernya.

Mahfudz menyarankan agar anggaran pengadaan bilik sterilisasi dimanfaatkan untuk membeli sembako dan dibagikan ke masyarakat.

"Sebab saat ini daya beli masyarakat Surabaya bukan menurun lagi. Tapi sudah hancur," tandasnya.(pan)

Foto : Mahfudz, Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Surabaya

Post a comment