Skip to main content

Tahun Depan Pemkot Surabaya Mempunyai Tempat Krematorium Sendiri

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk memenuhi kebutuhan pemakaman bagi warga Surabaya, khususnya bagi warga beragama Hindu, Budha dan Khonghucu,
pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) membangun tempat krematorium (pengabuan) bagi warga Surabaya yang beragama non muslim.

Tempat krematorium berbentuk pendopo tersebut berdiri dilahan seluas 4000 m2 milik pemkot Surabaya, dan beelokasi satu kawasan dengan TPU Keputih dan rencananya akan beroperasi tahun depan, saat ini masih tinggal proses pembangunan akses jalan menuju lokasi.

Mohamad Iman Rahmadi Kabid Sarana Prasarana (Sarpras) DKRTH pemkot Surabaya saat ditemui mengatakan, krematorium (pengabuan) milik pemkot Surabaya berada di TPU Keputih. Sudah dibangun dan saat ini persiapan di operasikan." Insyaallah akan beroperasi tahun depan," kata Iman sapaan akrabnya Mohamad Iman Rahmadi, Selasa (30/10) saat ditemui diruang kerjanya.

Masih menurut Kabid Sarpras DKRTH, tempat tersebut akan digunakan untuk warga yang beragama Hindu, Budha, Khonghucu maupun Kristen sesuai adat dan kepercayaan mereka.

"Ini yang pertama kali pemerintah kota mempunyai tempat krematorium sendiri.
Saat ini kita masih persiapan fisiknya terutama akses untuk masuk," jelasnya.

"Untuk luasnya sekitar 4000 m2, dan untuk luas lahan Keputih kemarin diukur lagi 27, berapa hektar. Dan komposisinya untuk makam islam 70 persen dan kristen 30 persen, dan itu beda dengan lokasi krematorium, tapi jadi satu kawasan," imbuhnya.

Dia menambahkan, untuk restribunya kalau menurut perda yang lama 600 ribu, itu tergantung dari tebal kayu petinya semakin tipis semakin murah, harga 600 ribu itu kalau ngak salah kayu arbot (kayu daur ulang) dan tergantung petinya semakin tebal semakin mahal.

"Saat ini tungku (tempat pengabuan) ada tiga tungku, kalau di Jalap Raya dan Kembang Kuning milik swasta, kalau ini milik pemkot sendiri. Untuk bangunan utama sebagian besar sudah jadi terutama pendopo, tungku dan perkantoran. Cuma untuk rumah perabuan dan tempat parkir belum, insyaallah tahun depan selesai semua," paparnya. (pan)


Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua