Skip to main content

Adhie Massardi Ajak Tokoh NU Pro-Khittah Bergabung Dengan PSV

JAKARTA (Mediabidik) - Selain mengundang kaum muda pro-demokrasi, khususnya dari kalangan kampus untuk menjadi volunter, Adhie M. Massardi juga mengajak tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) pro-khittah '26 bergabung dalam Perkumpulan Swing Voters (PSV) yang diinisiasinya bersama ahli hukum tata negara Refly Harun dan beberapa tokoh lainnya.
Alasan Adhie mengajak tokoh-tokoh NU karena platform (doktrin) PSV sejatinya merupakan manifestasi atau penyesuaian atas "Jembatan Politik" bagi NU untuk kembali ke Khittah 1926, yang dimatangkan Gus Dur (Alm, KH Abdurrahman Wahid) dkk pada 1983 (Munas NU di Situbondo, Jatim).
PSV, menurut jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid ini, juga mengadopsi dan mengaktualisasikan pikiran-pikiran Gus Dur yang secara cerdas, konseptual, kontekstual, dan komprehensif, menerjemahkan Ahlus-Sunnah wal-Jamaah (Aswaja) dari sebagai akidah keagamaan (Nahdliyin) ke dalam perjuangan sosial (politik) kemasyarakatan, yang didasarkan atas prinsip tawassuth (berdiri di tengah-tengah), tawazun (seimbang dalam pelbagai hal), i'tidal (tegak lurus), dan tasamuh (toleransi).
"Doktrin Aswaja itu oleh PSV dimodifikasi dan disesuaikan sebagai fiqih sosial, platform, landasan perjuangan (dijadikan tagline) yang dikemas dalam tiga kata (integritas, netralitas, obyektivitas), demi mematangkan jalannya demokrasi kita," kata Adhie.
Menurut koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini, kalau saja (PB)NU konsisten menjalani Khittah-nya, sebagaimana pernah dilakukan Gus Dur dalam hampir tiga periode kepemimpinannya (1984-1999), PSV tidak diperlukan lagi oleh bangsa ini. Sebab dalam rezim (demokrasi) elektoral ini, dengan khittah-nya, NU otomatis akan menjadi pendulum, pemandu masyarakat untuk menentukan pilihan.
"Pada dasarnya, ulama, para cerdik pandai, kaum intelektual, memang mempunyai tanggungjawab moral yang besar untuk senantiasa membimbing, mengembangkan integritas dan obyektivitas masyarakat. Bukan malah menyeret masyarakat menjadi kaum partisan dalam blok-blok politik yang tidak mendidik."
Adhie mengaku mendengar banyak tokoh NU, terutama di daerah-daerah, yang masygul dan cemas melihat ormas keagamaan terbesar di dunia itu oleh segelintir elitenya dipolitisasi, diekploitasi, bahkan diperlakukannya layaknya kendaraan untuk memburu kekuasaan dan kenikmatan duniawi (low politic), padahal maqam para ulama itu di ranah siyasah 'aliyah samiyah (high politic).
"Saya percaya, baik di pusat maupun di daerah, mayoritas ulama NU masih mengikuti garis kebijakan Gus Dur terkait khittah NU. Makanya, baik secara terbuka maupun tertutup, pada hakekatnya para ulama NU pro-khittah akan bergabung dengan PSV guna memandu rakyat, untuk secara cerdas dan obyektif menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (pileg & pilpres) 2019 nanti."
"Sebab sudah cukup lama para ulama kita memimpikan dari iklim demokrasi ini lahir pemimpin-pemimpin yang otentik, yaitu pemimpin yang sesuai dengan kaidah fiqih yang mereka yakini: "Tasharruf al-imâm 'ala al-ra'iyyah manûth bi al-mashlahah" (tindakan dan kebijakan pemimpin haruslah terkait langsung dengan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya)."
"Untuk meyakinkan para ulama dan kaum cerdik pandai, kami mungkin akan roadshow, terutama ke basis-basis NU seperti Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat yang dekat," ungkap Adhie Massardi. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua