Fraksi Golkar Jatim Minta Pemprov Beri Tambahan Tunjangan Bagi 21,574 GTT/ PTT

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Jatim meminta agar pemerintah provinsi Jatim memberikan penambahan bantuan tunjangan Kesejahteraan buat Guru Tidak tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Sahat Tua Simanjutak di temui usai rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (29/10) mengatakan pasca peralihan SMA/SMK ke Provinsi Jatim masih ada 21.574 GTT/PTT yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.

"Pihaknya mengapresiasi Pemprov Jatim yang sudah menganggarkan 9 ribu GTT/PTT di APBD 2018. Maka itu pihaknya berharap di 21 Ribu GTT/PTT bisa tercover atau dimasukan dalam APBD 2019," tegas Sahat saat di temui di ruang kerjanya, Senin ( 29/10).

Politisi asal Dapil Surabaya dan Sidoarjo ini memerintahkan pada anggotanya yang duduk di Komisi E yang membidangi Kesejahteraan Rakyat dan tim anggaran DPRD untuk memperjuangkan anggaran untuk ke 21.574 GTT/PTT bisa tercover semua di RAPBD 2019. Pasalnya bantuan honor dari kabupaten/kota hanya Rp. 250.000 perbulan, maka di pemprov Jatim ini anggarannya mengalami kenaikan menjadi Rp 750. 000.

"Secara keseluruhan, memang APBD pemprov Jatim tidak bisa mengcover keseluruhan kebutuhan dasar. Tetapi paling tidak dengan bantuan dari pemprov bisa membuat peningkatan kesejahteraan bagi GTT/PTT tersebut," tutur Bang Sahat.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Heri Sugiono asal fraksi Golkar mengatakan saat ini Komisi E terus berusaha agar anggaran untuk 21 ribu GTT/PTT di lingkungan di dinas pendidikan bisa tercover semua di APBD 2019. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada tim anggaran baik pemprov dan DPRD Jatim agar memberikan tambahan buat anggaran kepada GTT/PTT yang saat ini belum tercover di APBD 2018 untuk dimasukan pada APBD 2019 nanti.

Seperti diketahui, Pasca peralihan SMA/SMK ke pemprov Jatim pada APBD 2018 Pemprov Jatim telah menganggarkan atau bantuan kesejahteraan kepada 9 ribu GTT/PTT di lingkungan dinas Pendidikan Jatim. (Rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Mediabidik.com

Search This Blog