Skip to main content

Komisi E Jatim Desak Pemerintah Sosialisasi Kepesertaan BPJS ke Masyarakat

SURABAYA (Mediabidik) - Kita ketahui bersama bahwa BPJS itu menjadi pengawasan radar pantauan dari pemerintah pusat.

Menurut Drs. H. Agus Dono Wibawanto, M. Hum anggota Komisi E DPRD Jatim saat ini masyarakat indonesia masih kebingungan untuk ikut menjadi kepesertaan BPJS.

Seharusnya BPJS memiliki langkah-langkah, jangan sampai program pemerintah atau program negara yang sudah di backup penuh oleh Presiden ternyata di lapangan kurang terimplementasi secara maksimal. 

" Fakta di lapangan indikator seperti rumah sakit tingkat provinsi piutang yang terbeban dari BPJS cukup besar dan ini harus di selesaikan oleh lembaga BPJS, " ucap Agus Dono saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (18/10).

Politisi Asal Partai Demokrat Jatim ini masih menilai ini harus ada evaluasi yang komprenhensif dari BPJS, apalagi Presiden telah menggelontorkan anggarannya sebesar kisaran Rp 4,7 triliun. 

Namun persoalannya hingga kini terhadap masyarakat kurang mengerti mengurus kepesertaan BPJS dan ini juga menjadi tanggung jawab BPJS, untuk mensosialisasikan kepesertaan nya karena lembaga BPJS itu lembaga pembiayaan sedangkan rumah sakit lembaga yang bertanggung jawab kepada pengobatan dan masyarakat yang menjadi obyeknya. 

" Manakala pemerintah belum bisa memenuhi semuanya seharusnya BPJS tidak hanya berfikir untuk pembiayaan saja. Namun harus juga menyampaikan sosialisasi kepesertaan ke masyarakat,  " terang Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini. 

" Pasien yang baru ikut peserta BPJS mandiri jika sakit harus menunggu waktu 14 hari bisa di tangani dan ini malah membuat kondisi pasien semakin tidak membaik, " lanjut pria asal Malang ini. 

Oleh sebab itu pemerintah provinsi yang di dukung oleh Komisi E DPRD Jatim mengajukan penambahan anggaran untuk pembiayaan pembayaran bagi masyarakat miskin. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua