Skip to main content

Komisi D Jatim Himbau PU Pengairan Perbanyak Bangun Embung

SURABAYA (Mediabidik) - Dampak dari musim kemarau panjang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Timur. Hal itu harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah kabupaten/kota  maupun pemerintah provinsi.

H. Surawi Anggota Komisi D DPRD Jatim merasa prihatin melihat kondisi kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur 

"Saya menghimbau kepada PU Pengairan untuk melakukan program dengan memperbanyak dan memperbarui embung-embung dan irigasi guna mengatasi kekeringan ketika musim kemarau tiba," terang Surawi saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (4/10). 

Politisi asal fraksi Partai Demokrat Jatim ini menegaskan saat ini kekeringan yang terjadi  jika di biarkan, maka dipastikan 3 bulan kedepan kekeringan tersebut akan mempengaruhi perekonomian warga Jawa Timur .

" Hampir 5 bulan lebih tidak ada hujan, semua waduk dan embung terancam tak ada air lagi dan ini ancaman serius, " ucapnya.

Lebih lanjut di tegaskan Abah Rawi bahwa semua sumur yang ada di daerah juga mengalami kekeruhan bahkan kering. Jadi hari ini di daerah-daerah pedesaan sedang membutuhkan air bersih dan harus segera di tindak lanjuti oleh pemerintah khususnya Dinas PU Pengairan yang ada di tingkat 1 maupun tingkat 2.

" Hampir di daerah yang notabene tidak pernah mengalami kekeringan kini  mengalami kekurangan air, " ucap  pria yang maju dari Dapil Bojonegoro dan Tuban ini.

Oleh karenanya, guna mengatasi kekeringan yang terjadi saat ini bahkan tahun sebelumnya juga terjadi, maka Komisi D DPRD Jatim menghimbau supaya PU Pengairan segera melakukan pembenahan dan penambahan pembangunan waduk dan embung.

"Sekali lagi saya tegaskan jika di biarkan tanpa ada penanganan serius dari dinas terkait dikhawatirkan akan menganggu perekonomian di Jawa Timur," pungkasnya. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...