Skip to main content

Komisi D Jatim Himbau PU Pengairan Perbanyak Bangun Embung

SURABAYA (Mediabidik) - Dampak dari musim kemarau panjang menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Timur. Hal itu harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah kabupaten/kota  maupun pemerintah provinsi.

H. Surawi Anggota Komisi D DPRD Jatim merasa prihatin melihat kondisi kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur 

"Saya menghimbau kepada PU Pengairan untuk melakukan program dengan memperbanyak dan memperbarui embung-embung dan irigasi guna mengatasi kekeringan ketika musim kemarau tiba," terang Surawi saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (4/10). 

Politisi asal fraksi Partai Demokrat Jatim ini menegaskan saat ini kekeringan yang terjadi  jika di biarkan, maka dipastikan 3 bulan kedepan kekeringan tersebut akan mempengaruhi perekonomian warga Jawa Timur .

" Hampir 5 bulan lebih tidak ada hujan, semua waduk dan embung terancam tak ada air lagi dan ini ancaman serius, " ucapnya.

Lebih lanjut di tegaskan Abah Rawi bahwa semua sumur yang ada di daerah juga mengalami kekeruhan bahkan kering. Jadi hari ini di daerah-daerah pedesaan sedang membutuhkan air bersih dan harus segera di tindak lanjuti oleh pemerintah khususnya Dinas PU Pengairan yang ada di tingkat 1 maupun tingkat 2.

" Hampir di daerah yang notabene tidak pernah mengalami kekeringan kini  mengalami kekurangan air, " ucap  pria yang maju dari Dapil Bojonegoro dan Tuban ini.

Oleh karenanya, guna mengatasi kekeringan yang terjadi saat ini bahkan tahun sebelumnya juga terjadi, maka Komisi D DPRD Jatim menghimbau supaya PU Pengairan segera melakukan pembenahan dan penambahan pembangunan waduk dan embung.

"Sekali lagi saya tegaskan jika di biarkan tanpa ada penanganan serius dari dinas terkait dikhawatirkan akan menganggu perekonomian di Jawa Timur," pungkasnya. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni