Skip to main content

Bermunculan Nama Calon Di Internal Partai, MembuatSuara PDI P Pecah

SURABAYA (Mediabidik) - Kendati Pilwali masih dua tahun lagi, tapi sejumlah calon terus bermunculan, bahkan di internal PDIP sendiri terdapat sejumlah calon yang dimunculkan. 

Sekertaris DPC PDIP Syaifudin Zuhri menegaskan DPC PDIP mengusung Wisnu Sakti Buana, sementara itu Saleh Mukadar politisi senior PDIP yang satu gerbong dengan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang DH, menyatakan jika Siti Nasyi'ah (Ita Bonita) layak maju ke kontestasi Pilwali Surabaya 2020. 

Selain itu dari DPP PDIP Jatim mencuat nama Puti Guntur Soekarno yang dipersiapkan untuk maju Pilwali Surabaya, ditambah lagi di internal DPD PDIP ternyata juga mencuat nama dari birokrasi Surabaya yakni Eri cahyadi.

Agus Mahfud Fauzi, Sosiolog Politik dari Unesa, menyampaikan, pada Pilwali lalu PDIP hanya menjadi faktor pengusung atau kendaraan bagi calon yang diusung, sedangkan calon yang diusung yakni walikota Surabaya Tri Rismaharini sudah sangat kuat, sehingga walikota dua periode itu memiliki nilai jual tersendiri, dan kondisi itu akan berbeda dengan Pilwali kedepan. dikarenakan hingga saat ini belum ada kader PDIP yang bisa menjadi magnet seperti walikota Surabaya Tri Rismaharini, namun PDIP juga memiliki banyak kader potensial untuk diusung dalam Pilwali 2020. 

"Peta politik di internal PDIP untuk Pilwali nanti akan sangat berbeda dengan Pilwali lalu, dikarenakan belum ada tokoh sekuat walikota surabaya di internal PDIP, namun banyak kader potensial yang dinilai layak maju Pilwali," ungkap mantan komisioner KPU Jatim ini.

Agus Mahfud menegaskan, Banyaknya kader potensial di internal PDIP yang dinilai layak maju Pilwali Surabaya, menjadikan pertarungan perebutan tiket untuk maju Pilwali akan berlangsung sengit, bahkan dipastikan suara di tingkatan DPC PDIP, DPD PDIP hingga DPP PDIP akan berbeda dalam mengusung calon di Pilwali nanti, dan keputusan akhirnya ada di tangan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri. 

"Ditingkatan DPC, barisan PDIP sangat kuat, dan mereka merasa kader di tingkat bawah lah yang membesarkan partai, sehingga mereka harus memiliki nama calon yang dipilih maju Pilwali Surabaya yakni Wisnu Sakti Buana Ketua DPC PDIP Surabaya, dan nama itu pasti berbeda pula dengan nama yang dinilai layak oleh DPD PDIP Maupun DPP PDIP, belum lagi ditambah tokoh-tokoh senior PDIP yang ternyata juga memunculkan calon lain itu menunjukan pertarungan calon walikota di internal PDIP sendiri sangat sengit," jabar dosen sosiologi politik Unesa ini.

Pria yang juga Ketua Pusat Studi Perubahan Sosial dan Media Baru UNESA ini memastikan tingkatan PDIP di daerah hingga pusat dalam proses Pilwali tidak akan sejalan, bahkan terjadi sejumlah perpecahan dalam mengusung calon yang dinilai layak maju Pilwali Surabaya, dan kemungkinan besar partai bergambar kepala banteng dengan moncong putih itu akan terus memunculkan calon, dan itu bisa menjadi bagian dari langkah politik untuk membesarkan partai, sekaligus untuk mencari mana nama yang benar-benar diinginkan warga Surabaya, walaupun keputusan akhir ada di Ketua Umum. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni