Skip to main content

Dampak Pembebasan Tol Suramadu, Penyeberangan Kapal Fery Terancam Gulung Tikar

SURABAYA (Mediabidik) – Dampak pembebasan tarif tol Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (27/10/2018) lalu, semakin memperburuk masa depan usaha penyeberangan kapal fery Ujung Kamal (Surabaya- Madura).

Hal ini disampaikan Khoiri Soetomo Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) masa bakti 2016-2021, bahwa usaha kapal fery Ujung Kamal membutuhkan dana subsidi untuk bertahan.

"Pada saat nilai tarif tol Suramadu diturunkan hingga 50 persen dan kemudian motor digratiskan, pengguna penyeberangan kapal fery Surabaya-Madura sudah sangat menurun dan usaha ini terus merugi, apalagi sekarang digratiskan," ucapnya. Minggu (28/10/2018)

Direktur Utama PT Dharma Dwipa Utama ini berharap agar pemerintah (Pusat dan Jatim) juga memikirkan kelangsungan pelayanan lintas fery Ujung Kamal, karena secara layanan telah menjalankan tiga fungsi utama

Pertama, transportasi penduduk yang merasa jauh dengan Jembatan Suramadu, kedua kami juga berfungsi sebagai back up bilamana Jembatan Suramadu membutuhkan perawatan yang kaitannya dengan hal teknis, dan yang ketiga jika terjadi gangguan alam seperti gempa atau angin kuat.

"Karena tidak ada akses lain. Karena layanan kapal fery Ujung Kamal masih memberikan layanan tiga fungsi utama tersebut, maka kami berharap agar bisa diberikan subsidi, agar kami masih bisa melayani para pengguna jasa, jika sewaktu-waktu ada kendala di jembatan Suramadu," tandasnya.

Tidak hanya itu, kata Khoiri, karena kedepan makin digalakkan soal wisata, kami juga mempunyai fungsi wisata, sehingga subsidi dari pemerintah bisa tetap menjaga kondisi dan layanan serta keberlangsungan kapal fery Ujung Kamal.

Menurut Khoiri, saat ini masih ada dua operator yang aktif beroperasi yakni ASDP ada tiga armada dan Dharma Lautan tinggal satu. "Yang harus diketahui, biaya perawatan kapal cukup mahal karena menggunakan valuta asing, apalagi dengan nilai US yang tinggi seperti saat ini," tambahnya.

Khori mengaku jika sebelumnya sudah pernah diajak bicara Kadis Parsiwisata dan Dishub Jatim, tapi pejabat yang lama, soal subsidi bahkan sampai keluar angka. "Namun hingga saat ini belum terealisasi. Dan setahu kami Presiden sudah menginstruksikan kepada Gubernur soal subsidi ini," keluhnya.

Untuk diketahui, kapal fery ujung Kamal yang saat ini beroperasi, masih melayani penumpang dengan jumlah dikisaran 1500 per hari. Kalau sebelum ada jembatan Suramadu yang jumlahnya mencapai 15 ribu. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni