Skip to main content

Dewan Jatim Desak Pemprov Perbaiki Infrastruktur Jalan Antar Desa yang Rusak

SURABAYA (Mediabidik) - Salah satu wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Jatim ini tiada hentinya menyuarakan kepada pemerintah untuk selalu membangun infrastruktur jalan antar desa yang rusak. 

Sugeng Pujianto Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi tentang pembangunan mengatakan hingga kini di daerah pedesaan khususnya di desa yang berada di wilayah kabupaten maupun kota Malang masih sering kita jumpai jalan becek dan rusak. 

"Kasihan warga di sana jika mau melakukan aktivitas keseharian mereka harus hati-hati karena jalannya banyak yang berlubang dan rusak sehingga banyak warga desa mengeluh kepada dirinya ketika melakukan tugas reses dari kedewanan, " terang Sugeng saat di temui di ruang kerjanya.

Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan jika selama ini warga Malang yang ada di pedesaan sangat prihatin dengan kondisi jalan yang berada di wilayahnya karena ini sangat menggangu dan tidak jarang juga mereka mengalami kecelakaan karena kendaraannya masuk atau nyelip masuk ke jalan yang berlubang tersebut. 

"Jika musim kemarau jalan tetsebut akan berdebu dan jika musim penghujan jalan tersebut akan di pastikan becek, " ucap Sugeng. 

Melihat kondisi jalan antar desa yang memprihatinkan, masih terang Sugeng,  dirinya terus mendesak kapada pemerintah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 melalui dinas terkait untuk saling berkoordinasi memperbaiki jalan antar desa khususnya di wilayah Malang untuk segera di perbaiki. 

Sedangkan persoalan yang terkait dengan generasi penerus bagi muda mudi yang ada di pedesaan,  semestinya pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan seperti pemberdayaan masyarakat bagi tenaga kerja.  

"Pembinaan masyarakat dan pengembangan usaha yang di wilayah pedesaan harus mendapat suport dari dinas terkait, seperti saat ini pemberdayaan dan pembibitan lele dan gurami.  Begitu juga pengembangan sarang burung walet," pungkas Sugeng yang mengaku asli kelahiran dari desa Malang.  

Selanjutnya persoalan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kabupaten Malang masih perlu di perjuangkan karena selama ini menurut pantauan di lapangan masih banyak kurang mendapat bantuan dari pemerintah khususnya sekolah yang berada di bawah naungan sekolah Madrasah. 

"Masih banyak sekolah Madin sarana dan prasarana untuk pendidikan masih kurang layak, sehingga ini menjadi PR yang serius untuk di perjuangkan,  " pungkas Sugeng.  (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...