Skip to main content

Risma Tak Bisa Pastikan Gaji 13 Cair Kapan.!!!

SURABAYA (Mediabidik) – Teka teki polemik terkait gaji ke 13 PNS pemkot Surabaya yang belum cair hingga saat ini ahkirnya terjawab.

Walikota Surabaya Tri Risma Harini saat dikonfirmasi terkait gaji 13 mengatakan, terkait gaji 13, saya prinsip tidak masalah. Cuman, ini loh waktu kejadian teroris tidak tercapai pendapatan dan nanti kalau tak kasihkan saya bayar kontrak rekanan gimana?.

"Makanya kita lihat kondisi PAK kenapa, kalau nanti ada uang akan kita bayar. Kan ngak bisa, kalau kita sudah ada ikatan ketiga ngak kita bayar, terus yang nanggung siapa, masak aku disuruh bayar gaji ke 13," terang Risma, saat memberi keterangan ke awak media di ruang balai kota, Jumat (5/10/2018).

Masih menurut Risma, bukan ngak cair cuma duitnya ngak ada, aku tiap hari selalu mantau. Sampek pak Sekda saya ingatkan, ini pendapatan belum tercapai.

"Sampek ahkir bulan kemarin 72 persen, mestinya kita 72 persen. Tiap hari kita nerima laporan," ucapnya.

Saat ditanya kepastian kapan pencairan gaji 13 cair, Risma menjelaskan, ngak tau." Tapi kalau ada uangnya akan kita bayar," pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Surabaya, Ir. Armuji.MT, kembali mendesak Pemkot Surabaya agar segera mencairkan gaji PNS ke 13. Armuji mengaku heran, kenapa Pemkot Surabaya masih terkesan alot mencairkan hak para abdi negara di lingkungannya. Padahal, jika tidak dicairkan justru bisa dianggap melanggar peraturan pemerintah. Apalagi telah menjadi keputusan rapat Paripurna DPRD Surabaya.

"Ini menjadi tanda tanya kita, apakah memang pemkot tidak mau mencairkan, karena jika benar, maka bisa dianggap melanggar peraturan pemerintah, kalau PP saja tidak digubris, harusnya pemkot bisa belajar dari daerah-daerah lain yang sudah mencairkan, karena hanya Surabaya yang belum," ucapnya. Jumat (5/10/2018)

Politisi PDIP Surabaya, menegaskan jika Pemkot Surabaya tidak ada alasan lagi untuk bersikap hati-hati apalagi ragu, karena payung hukumnya sudah jelas.

"Karena sudah masuk nomenklatur THR, kenapa nggak bisa cair, padahal sudah tidak ada masalah, nggak perlu didesak-desak seperti ini ,karena payung hukumnya sudah jelas," tegasnya.

Ditanya apakah akan menggunakan hak interpelasi? Armuji spontan menampik, karena bagaimanapun pemerintahan Kota Surabaya saat ini dipimpin oleh Walikota dan Wakil Wali Kota yang diusung PDIP.

"Kami PDIP nggak mungkin lah menggunakan itu," pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Fraksi PDIP DPRD Surabaya juga minta agar pencairan gaji PNS ke 13 dilakukan Pemkot Surabaya sesuai hasil keputusan rapat paripurna yang digelar Senin lalu.(pan)


Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua