Ketua DPRD Surabaya Desak Risma Cairkan Gaji 13 Minggu Ini

SURABAYA (Mediabidik) - Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji kembali menegaskan kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini untuk segera mencairkan gaji ke 13 kepada PNS di lingkungan Pemkot Surabaya, paling tidak dalam pekan-pekan ini gaji sudah ditransfer ke masing-masing rekening PNS penerima gaji ke 13.

Armuji mengatakan, sesuai dengan registrasi administratif dari Pemprov Jatim, mulai hari ini, Rabu (31/10/2018) seharusnya gaji ke 13 untuk 14 ribu PNS sudah mulai dicairkan.

"Paling tidak dalam pekan ini gaji ke 13 sudah ditransfer ke masing-masing PNS." ujarnya kepada awak media, Rabu (31/10/2018).

Ia menjelaskan, prosedural gaji ke 13 secara administrasi sudah sesuai jadi tidak ada lagi pelanggaran hukum, jika Walikota Risma mencairkan gaji ke 13. Dirinya juga menambahkan, Risma sudah tidak bisa beralasan lagi untuk tidak mencairkan gaji ke 13 PNS yang sebanyak 14.400 PNS.

"Jadi tak ada lagi pelanggaran hukum, dana juga sudah ada karena masuk dalam postur APBD 2018. Maksimal minggu-minggu ini sudah ditransfer ke rekening masing-masing PNS." terang Armuji yang saat ini maju Caleg DPRD Jatim dari PDI Perjuangan.

Lebih lanjut Armuji mengatakan, Risma tidak bida mengelak lagi soal gaji ke 13 karena secara frame hukum anggaran semuanya sudah tidak ada masalah. "Clear soal gaji ke 13, tinggal tunggu transfer dari Pemkot ke rekening masing-masing PNS penerima gaji ke 13." ungkapnya. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog