Skip to main content

Prihatin Banjir, Dewan Jatim Minta Pemprov dan Pemkab Berkordinasi

SURABAYA (Mediabidik) - Bencana banjir yang melanda di sejumlah daerah Jawa Timur, dikarenakan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga bencana banjir yang terjadi saat musim penghujan tiba adalah akibat kiriman dari daerah lain.
      
H.Makin Abbas,Lc,MA  Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan menegaskan, seharusnya dinas terkait dalam hal ini Dinas PU Pengairan melakukan pengerukan atau pelebaran sungai di area bantaran, sehingga bisa menekan banjir besar ketika terjadi hujan dengan intensifitas yang cukup tinggi. Namun, pihaknya tak menyalahkan PU Pengairan saja, karena ketika PU Pengairan melakukan pelebaran sungai sering kali dihadapkan persoalan pembebasan lahan/rumah warga yang tak mau dipindahkan dari area bantaran sungai.
       
" Banyak warga yang tak mau pindah ketika area perkampungan nya dipindah ke daerah lain, karena menurut pengakuan warga, harganya tidak sesuai apa yang di harapkan, sehingga hal ini yang menjadi kendala ketika dinas terkait melakukan pelebaran sungai," terang Makin Abbas saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (21/2).
      
Ditegaskan politisi PKB dari Dapil Lamongan ini, bahwa jika Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah setempat, mungkin masyarakat masih mau menerima solusi yang diberikan oleh pemerintah yang ada di daerah tingkat II  karena lebih memahami karakteristik warganya.
      
Dicontohkan Makin, seperti banjir yang terjadi saat ini di daerah Kabupaten Gresik, ada 4 Kecamatan di daerah tersebut terisolasi akibat banjir kiriman dari kali lamong, padahal jika Pemerintah melakukanKoordinasi bagaimana cara mengatasi banjir tanpa merugikan daerah lain, maka bisa dipastikan itu bisa tertangani, dan tak menutup kemungkinan di daerah lain diluar Gresik juga terjadi semacam itu.
      
Karena itu, untuk Dinas PU Pengairan Jatim, masih ucap Makin, Pihak Komisi D meminta untuk menggenjot program yang sudah ada dengan melakukan terobosan-terobosan baru supaya bisa meminimalisir banjir yaitu dengan melakukan pendekatan dengan warga, dengan begitu tak ada lagi kendala terkait masalah pembebasan rumah warga yang selama ini menjadi alasan PU Pengairan dalam pengerjaan pelebaran sungai.(rofik) 
      

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Ketua KONI Jatim: Triathlon akan Dipertandingkan di PORPROV 2025

SURABAYA|Mediabidik.Com – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Timur (KONI Jatim) Muhammad Nabil mengumumkan, bahwa triathlon akan menjadi salah satu cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX/2025 di Malang Raya. Dalam pernyataannya, M Nabil menekankan pentingnya multi ajang ini, sebagai sarana rekrutmen atlet menjelang SEA Games 2025 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).  "Sudah saya pastikan, bahwa triathlon akan dipertandingkan di Porprov Malang Raya. Ini adalah langkah strategis untuk rekrutmen, agar kita bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi yang ada," ujar M Nabil, pada acara pelantikan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Jatim, di Surabaya, Sabtu (2/11/2024) siang. Untuk mencapai tujuan tersebut, KONI Jatim meminta Ketua Pengprov FTI Jatim Anastasia Kirana membuat triathlon makin semarak...