SURABAYA (Mediabidik) - Kendati menjadi sorotan publik, rupanya tak membuat Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Surabaya, bergeming atas kritikan publik, terkait kegiatan arisan Srikandi DPRD Surabaya yang diduga tak pro rakyat.
Ironisnya, Badan Kehormatan (BK) yang mempunyai tugas kontrol terhadap institusi kedewanan malah menganggap kegiatan tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan sah. Dan dianggap tidak melanggar tata tertib DPRD maupun azas kepatutan lainnya.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya Minun Latief justru menganggap kegiatan arisan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Selain itu, dianggap sebagai forum silaturrahim, dia juga mengklaim bahwa arisan para anggota DPRD perempuan itu punya misi ekonomi dan sosial.
"Melalui kegiatan ini mereka (anggota DPRD perempuan) bisa rutin bertemu. Mereka juga bisa menabung melalui acara itu. Bahkan, ketika ada salah satu peserta arisan yang terkena musibah, hasil arisan bisa mereka manfaatkan,"dalihnya.
Tak hanya itu, Minun juga tidak mempersoalkan fasilitas DPRD yang dipakai untuk kegiatan tersebut. Sekalipun dia tahu, bahwa kegiatan arisan itu bersifat personal. Bukan menjadi bagian dari tugas fungsi dewan. Baik sebagai pengawas, tim penyusun anggaran maupun juga menyusun peraturan daerah (legislasi).
"Meskipun memakai fasilitas gedung dewan, toh kegiatan ini bermanfaat,"kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Karena itu, dirinya membiarkan kegiatan tersebut. Dia mengaku tidak pernah menegur, apalagi melarang aktifitas para perempuan DPRD tersebut.
"BK memang tidak pernah dimintai izin maupun pertimbangan. Tetapi tidak masalah. Toh tidak ada tata tertib DPRD yang dilanggar. Secara etika juga tidak masalah,"akunya.
Karena itu, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tidak berprasangka buruk terhadap kegiatan tersebut. Apalagi mengaitkan hal itu (kegitan arisan) dengan hilangnya nilai kepekaan sosial anggota DPRD.
"Jangan berfikir negatif lah. Ini sesuatu yang wajar,"akunya.
Sementara itu, pernyataan BK ini membuat kalangan masyarakat mengelus dada. Sebab, BK sebagai lembaga kontrol bagi para wakil rakyat malah membenarkan acara tersebut.
"BK mestinya jeli melihat persoalan. Jangan hanya melihat dari sudut pandang aturan saja. Sebab ada hal juga prinsipil, yakni menyangkut etika dan moral,"tegas Direktur Parlemen Watch Jatim Umar Solahudin.
Umar Solahudin menambahkan,"Coba uraikan, manfaat apa yang dihasilkan dari kegiatan senang-senang itu,"imbuhnya.
Umar menyampaikan, acara arisan Srikandi DPRD Surabaya adalah kegiatan yang bersifat pribadi. Karena tidak ada maslahat (manfaat) apapun bagi masyarakat yang diwakilinya.
Ini karena acara arisan tidak termasuk didalam tiga fungsi utama para anggota DPRD itu.
"Kalau acara (arisan) itu dilakukan di luar, sah-sah saja. Tetapi ini kan di dalam gedung DPRD. Sehingga ada fasilitas negara yang mereka pakai. Lalu apa yang seperti ini pantas?. Saya jadi gagal paham dengan logika berfikir para wakil rakyat ini,"kritik dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini.
Umar lantas menganalogikan kegiatan arisan di DPRD tersebut dengan fasilitas kendaraan milik anggota DPRD Surabaya. Mobil tersebut patut dimanfaatkan anggorta DPRD untuk kegiatan-kegiatan kedewanan.
Namun, ketika kendaraan dinas itu dipakai untuk berlibur atau urusan pribadi, maka hal itu melanggar azaz kepatutan.
"Nah, arisan ini juga sama. Sebab fasilitas yang dipakai adalah fasilitas negara. Sementara kegiatannya bersifat pribadi. Bukan menjadi bagian dari tugas dan fungsi mereka sebagai anggota DPRD (pengawasan, legislasi dan penganggaran),"ungkapnya.
Karena itu, pihaknya meminta para wakil rakyat tersebut sadar atas tindakan dan perilakunya tersebut. Sebab, mereka bukanlah warga biasa. Tetapi adalah pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar bagi masyarakat yang diwakilinya.
" Mereka tidak sadar dengan itu ya mau bagaimana lagi. Tetapi masyarakat pasti akan menilai mereka,"pungkasnya.(pan)
Comments
Post a Comment