SURABAYA (Mediabidik) - Melihat belum tuntasnya tata niaga soal komoditas lombok di Jawa Timur, terbukti masih carut marutnya pendistribusian lombok yang mengakibatkan terjadinya tingginya harga lombok bahkan mengalami kelangkaan di berbagai daerah di Jawa Timur dikarenakan pemerintah tidak hadir dalam tata niaga Lombok.
H. Rofik Anggota Komisi B DPRD Jatim yang menangani Perekonomian merasa prihatin melihat realita yang terjadi hingga kini, menurutnya ini terjadi karena Pemprov Jatim terutama Dinas Pertanian Jatim dan Disperindag Jatim belum bisa mengatur dan membenahi sistem tata niaga pertanian sampai saat ini.
Dijelaskan politisi yang yang berlatar belakang petani ini, bahwa selama ini sektor pertanian membutuhkan perhatian khusus, karena masih banyaknya carut marut sistem kelola nya, untuk itu sebagai wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Jatim dirinya meminta kepada dinas-dinas terkait untuk duduk bersama membahas komoditi pertanian terutama Lombok.
" Saya Minta Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, para petani dan para tengkulak atau pedagang duduk bersama Komisi B DPRD Jatim dalam forum hearing membahas tata niaga lombok yang terus merangkak naik di pasaran ," terang Rofik saat ditemui diruang kerjanya, Selasa ( 21/2).
Politisi asal fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim yang ini menegaskan untuk menjadi swasembada pangan maka diperlukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan hasil produk, salah satunya mendapatkan pupuk yang tepat waktu ketika dibutuhkan, karena pupuk bagian dari penunjang utama.
" Melalui Komisi B, dirinya terus mengajak dan menghimbau pemerintah khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Jatim perbaiki tata niaga pertanian khususnya komoditi lombok ," pungkas pria kelahiran Lumajang ini. (rofik)
Comments
Post a Comment