Skip to main content

Komisi E Minta Dinas Pendidikan Jatim Data Sekolah SMA/SMK Yang Berprestasi

SURABAYA (Mediabidik) – Pasca peralihan wewenang sekolah SMA/SMK dari Pemerintah Kota/Kab ke Pemerintah Provinsi harus menjadi perhatian yang serius bagi Dinas Pendidikan Jawa Timur, alasanya sekolah SMA/SMK berprestasi yang berada di daerah Kabupaten bisa terdongkrak seperti sekolah yang berada di daerah kota khususnya daerah yang mempunai APBD tinggi.
      
Ir.H. Artono Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Pendidikan berpendapat bahwa sudah saatnya sekolah yang berada di daerah terpencil harus di tonjolkan, karena sebenarnya banyak sekolah yang berada di daerah terpencil dengan APBD kecil juga berprestasi, dan itu tidak lepas dari peran serta guru-guru dan kepala sekolah yang mendidik.
    
" Saya kasihan melihat kepala sekolah di  daerah terpencil dengan APBD kecil, sebab masih banyak kiprah kepala sekolah yang berhasil, namun karena terkendala APBD kabupaten terlalu kecil makanya para kepala sekolah tersebut kurang mendapat perhatian," terang Artono saat di temui diruang kerjanya, Sabtu,(4/2).
     
Politisi yang berlatar belakang seorang pengusaha tersebut menegaskan, dengan peralihan SMA/SMK dari kabupaten/Kota ke Pemerintah provinsi, maka saya menghimbau kepada dinas Terkait untuk melakukan pendataan secara merata supaya tidak terjadi kesenjangan sosial seperti dulu lagi.
    
" Dengan dikelolahnya sekolah SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur  diharapkan prestasi sekolah maupun prestasi para guru utamanya kepala sekolah di daerah terpencil bisa tercover meskipun berada di daerah wilayah kabupaten dengan APBD Kecil dan ini menjadi perhatian serius bagi komisi E DPRD Jatim  untuk mengawal ," tegas bendahara Fraksi PKS DPRD Jatim. (rofik)
    

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni