Skip to main content

Komisi E Minta Dinas Pendidikan Jatim Data Sekolah SMA/SMK Yang Berprestasi

SURABAYA (Mediabidik) – Pasca peralihan wewenang sekolah SMA/SMK dari Pemerintah Kota/Kab ke Pemerintah Provinsi harus menjadi perhatian yang serius bagi Dinas Pendidikan Jawa Timur, alasanya sekolah SMA/SMK berprestasi yang berada di daerah Kabupaten bisa terdongkrak seperti sekolah yang berada di daerah kota khususnya daerah yang mempunai APBD tinggi.
      
Ir.H. Artono Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Pendidikan berpendapat bahwa sudah saatnya sekolah yang berada di daerah terpencil harus di tonjolkan, karena sebenarnya banyak sekolah yang berada di daerah terpencil dengan APBD kecil juga berprestasi, dan itu tidak lepas dari peran serta guru-guru dan kepala sekolah yang mendidik.
    
" Saya kasihan melihat kepala sekolah di  daerah terpencil dengan APBD kecil, sebab masih banyak kiprah kepala sekolah yang berhasil, namun karena terkendala APBD kabupaten terlalu kecil makanya para kepala sekolah tersebut kurang mendapat perhatian," terang Artono saat di temui diruang kerjanya, Sabtu,(4/2).
     
Politisi yang berlatar belakang seorang pengusaha tersebut menegaskan, dengan peralihan SMA/SMK dari kabupaten/Kota ke Pemerintah provinsi, maka saya menghimbau kepada dinas Terkait untuk melakukan pendataan secara merata supaya tidak terjadi kesenjangan sosial seperti dulu lagi.
    
" Dengan dikelolahnya sekolah SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur  diharapkan prestasi sekolah maupun prestasi para guru utamanya kepala sekolah di daerah terpencil bisa tercover meskipun berada di daerah wilayah kabupaten dengan APBD Kecil dan ini menjadi perhatian serius bagi komisi E DPRD Jatim  untuk mengawal ," tegas bendahara Fraksi PKS DPRD Jatim. (rofik)
    

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...