Skip to main content

Melalui Program 3R, Cara Pemkot Kurangi Sampah di Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Surabaya telah menjadi percontohan bagi banyak kota/kabupaten di Indonesia dalam hal pengelolaan sampah melalui program 3 R (reduce, reuse dan recycle). Ada banyak inovasi telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pengelolaan sampah yang itu selaras dengan tujuan pemerintah pusat guna mewujudkan Indonesia bersih sampah pada 2020 mendatang.  

Ke depan, selain terus mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Benowo, Pemkot Surabaya juga concern untuk mencegah timbunan sampah menuju ke pantai/laut.

Sekretaris Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, Aditya Waskita mengatakan, Pemkot selama ini telah melakukan banyak hal untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Benowo. Dikatakan Aditya, pada 2016 lalu, volume sampah yang masuk ke TPA Benowo mencapai kurang lebih 1500 ton sampah. Sebagian besar merupakan sampah organik dengan prosentase 60 persen. Sisanya sampah non organik. 

"Untuk mengurangi sampah ke TPA Benowo, kami punya program pengelolaan sampah mandiri. Sampah dipilah dan dikelola dari sumbernya (rumah tangga) oleh masyarakat. Sebab, kalau sampah tidak dikurangi dan tidak dikelola dengan baik, TPA nya bisa tidak muat," jelas Aditya di acara media gathering di ruang ATCS, Lantai VI Kantor Pemkot Surabaya, Senin (27/2).

Selain pemilahan sampah mandiri dari rumah-rumah warga, Pemkot Surabaya juga memiliki 26 rumah kompos. Pemkot juga memiliki pusat daur ulang sampah di Jambangan dan juga di Sutorejo. Serta, di setiap kelurahan ada fasilitas lingkungan yang berperan untuk mengedukasi masyarakat perihal pentingnya pengelolaan sampah dar rumah. "Selain itu, sampah-sampah yang diangkut ke TPA, diangkut pakai mobil compactor, tidak lagi memakai bak terbuka. Meskipun belum semua. Tapi kami usahakan semua (bak) tertutup," sambung Aditya.  

Khusus untuk mengurangi sampah yang menuju ke laut, Aditya menyebut hal itu selaras dengan komitmen pemerintah pusat untuk menjaga destinasi wisata laut agar tidak terkena gangguan sampah. Untuk mencegah sampah mengalir ke laut, Pemkot telah melakukan berbagai upaya. "Kami ada lomba kebersihan antar kampung di bantaran sungai. Kami juga memasang trap (perangkap) sampah di sungai supaya sampah tidak ke laut. Termasuk juga bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga untuk mengambil sampah yang ada di saringan nya rumah pompa," sambung dia.

Dosen Biologi Fakultas MIPA Unesa, Winarsih mengatakan, dalam pengelolaan sampah, yang paling penting adalah menggerakkan masyarakat. Dia menilai Pemkot Surabaya telah mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam pengelolaan sampah. Salah satunya melalui lomba kebersihan seperti Surabay Green and Clean dan Merdeka dari Sampah. "Penting untuk mengdepankan asas kebersamaan dalam pengelolaan sampah. Sebab, Pemkot tentu tidak bisa ngopeni sendiri. Semakin banyak warga yang sudah mengolah sampah dari sumbernya, tentunya akan semakin bagus," ujar Winarsih.

Selasa (28/2) besok, Surabaya akan menjadi pusat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 yang dipusatkan di kawasan Pantai Kenjeran. Wakil Presiden HM Jusuf Kalla direncanakan hadir. Terpilihnya Surabaya sebagai lokasi peringatan HPSN 2017 dikarenakan besarnya komitmen Pemkot Surabaya dalam pengelolaan sampah. Paramaternya bisa diukur dari berbagai inovasi yang dilakukan, serta prestasi Surabaya yang telah beberapa kali meriah penghargaan Adipura. "Ke depan, yang perlu lebih dibenahi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengurangi penggunaan sampah non organik seperti kemasan minuman dan makanan," pungkas Aditya.(pan)  

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni