Skip to main content

Fraksi PKS Jatim Minta Pemprov Naikkan Anggaran Bencana

SURABAYA (Mediabidik) – Bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Jawa Timur di karenakan cuaca ekstrim yang tak menentu, namun dari kejadian bencana yang melanda di berbagai daerah Jawa Timur seringkali banyak korban yang belum ditangani dengan baik, belum lagi faktor lingkungan yang gampang banjir jika terjadi hujan lebat. Menanggapi hal ini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Jatim, melihat situasi tersebut sepertinya tidak ada peningkatan penanganan yang serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) terutama dinas terkait.
    
Menurut Ir.H Yusuf Rohana Ketua F-PKS DPRD Jatim menegaskan musibah bencana terutama banjir yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa Timur sering terjadi dan berulang-ulang beberapa akhir tahun ini, dan saya melihat masih banyak korban yang terdampak kurang ditangani secara serius oleh pemerintah.
    
" Fraksi PKS DPRD Jatim merasa prihatin melihat bencana yang terjadi akhir-akhir ini dan meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan dana bencana yang lebih besar untuk membantu para korban dan warga terdampak," tegas Ustad Yusuf saat di temui di ruang kerjanya,Senin (6/2).
    
Dijelaskan Ustad Yusuf  bahwa, Fraksi PKS Jatim juga mendorong Pemerintah Jawa Timur dibawah kendali Gubernur Sukarwo untuk melakukan upaya pembangunan jangka menengah dan panjang dengan cara reboisasi dan normalisasi sungai-sungai serta drainase yang ada di seluruh wilayah.
    
" Saya tegaskan sekali lagi melalui Fraksi PKS Jatim yang dipimpinnya, pihaknya akan mendorong Pemprov Jatim untuk melakukan audit lingkungan dan membatasi alih fungsi lahan yang berakibat pada berkurangnya ruang terbuka hijau dan resapan air," Pungkas Anggota Komisi B ini. (rofik) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...