Skip to main content

Fraksi PKS Jatim Minta Pemprov Naikkan Anggaran Bencana

SURABAYA (Mediabidik) – Bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Jawa Timur di karenakan cuaca ekstrim yang tak menentu, namun dari kejadian bencana yang melanda di berbagai daerah Jawa Timur seringkali banyak korban yang belum ditangani dengan baik, belum lagi faktor lingkungan yang gampang banjir jika terjadi hujan lebat. Menanggapi hal ini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Jatim, melihat situasi tersebut sepertinya tidak ada peningkatan penanganan yang serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) terutama dinas terkait.
    
Menurut Ir.H Yusuf Rohana Ketua F-PKS DPRD Jatim menegaskan musibah bencana terutama banjir yang terjadi di berbagai wilayah di Jawa Timur sering terjadi dan berulang-ulang beberapa akhir tahun ini, dan saya melihat masih banyak korban yang terdampak kurang ditangani secara serius oleh pemerintah.
    
" Fraksi PKS DPRD Jatim merasa prihatin melihat bencana yang terjadi akhir-akhir ini dan meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan dana bencana yang lebih besar untuk membantu para korban dan warga terdampak," tegas Ustad Yusuf saat di temui di ruang kerjanya,Senin (6/2).
    
Dijelaskan Ustad Yusuf  bahwa, Fraksi PKS Jatim juga mendorong Pemerintah Jawa Timur dibawah kendali Gubernur Sukarwo untuk melakukan upaya pembangunan jangka menengah dan panjang dengan cara reboisasi dan normalisasi sungai-sungai serta drainase yang ada di seluruh wilayah.
    
" Saya tegaskan sekali lagi melalui Fraksi PKS Jatim yang dipimpinnya, pihaknya akan mendorong Pemprov Jatim untuk melakukan audit lingkungan dan membatasi alih fungsi lahan yang berakibat pada berkurangnya ruang terbuka hijau dan resapan air," Pungkas Anggota Komisi B ini. (rofik) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni