DPW PKS Jatim Rekrut Ribuan Kader Baru

SURABAYA (Mediabidik) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim menargetkan tambahan 214 ribu kader hingga menjelang Pemilu 2019 mendatang. Saat ini, PKS baru memiliki 40 ribu kader di seluruh wilayah Jawa Timur.

Ketua DPW PKS Jatim Arif Haris Setiawan mengatakan untuk mememuhi target tambahan jumlah kader tersebut, PKS Jatim telah mencanangkan tahun 2017 sebagai tahun pengkaderan PKS Jatim.

" Tahun 2017 merupakan target untuk merekrut kader PKS dan pencanangan tahun pengkaderan PKS Jatim ini bersamaan dengan persiapan rapat koordinasi wilayah (Pra Rakorwil) sehari di Asrama Haji Sukolilo," terang Arif HS dihadapan wartawan, Sabtu (4/2).

Dijelaskan mantan anggota DPRD Jatim tersebut bahwa Pra Rakorwil dihadiri seluruh pengurus bidang-bidang DPW PKS Jatim dan Badan Pengurus Harian (BPH) DPD-DPD PKS dari 38 Kabupaten/Kota se Jatim dan Pra Rakorwil dipimpin langsung oleh Arif.

"Kader PKS di Jatim harus bertambah jumlah dan kapasitasnya. Bagaimana mungkin melayani 35 juta rakyat Jatim jika jumlah kader hanya sedikit. Bagaimana mungkin berkhidmat kepada rakyat Jatim kalau kader PKS tidak punya kapasitas," tegasnya.

Menurut Arif, untuk mendapat tambahan kader baru, maka seluruh kader PKS harus bergerak mulai sekarang. Mereka harus mencari kader baru di tingkat desa dan kelurahan. Harapannya, 100 persen sari 6 ribu ranting PKS di desa dan kelurahan bisa mendapat kader baru.

"Dengan tambahan kader, maka PKS akan bisa melayani masyarakat. Jangan sampai di daerah yang tak terserap aspirasinya. Kami juga ingin memberikan kesadaran berpolitik kepada masyarakat. Jangan sampai Pemilu selesai, hubungannya juga selesai," pungkas Arif. (rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog