Skip to main content

Arisan Dewan, Bentuk Perilaku yang Tidak Pro Rakyat

SURABAYA (Mediabidik) - Kabar adanya kegiatan arisan para srikandi DPRD kota Surabaya yang bernilai jutaan rupiah, menuai kritikan dari berbagai kalangan. Arisan untuk mengisi waktu luang ini dinilai mencerminkan perilaku yang kurang pantas sebagai anggota dewan, notabene sebagai wakil aspirasi masyarakat bawah.

Pakar Sosiologi dari Unair Surabaya Bagong Suyanto mengatakan, arisan bernilai jutaan rupiah merupakan simbol eksklusif dari para dewan. Padahal, dewan merupakan wakil rakyat dan mendapat kepercayaan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat bawah. 

"Mestinya, sebagai anggota dewan lebih memperbanyak simbol populis, misal kegiatan yang mencerminkan kepedulian terhadap masyarakat," ujarnya, Jumat (3/2).

Dosen FISIP Unair ini mengaku prihatin terhadap kebiasaan tersebut. Sebab, bisa menciderai psikologi masyarakat yang hidup ditengah himpitan ekonomi. Perekonomian warga sedang goyang akibat sembako terus merangkak naik. 

"Saya tidak tahu, apakah lebih banyak kegiatan populis apa yang eksklusif, tapi bagi saya arisan jutaan itu ironis, anggota dewan itu kan representasi masyarakat," tegasnya.

Bagong menegaskan, kegiatan itu mencerminkan gaya hidup dewan yang bisa membuat jarak dengan masyarakat. Tak salah ketika masyarakat semakin hari minim kepercayaan terhadap politisi yang duduk enak di lembaga dewan perwakilan rakyat (DPR).

Sementara, Direktur Parlemen Watch Jatim, Umar Sholahudin mengatakan sangat prihatin karena kegiatan seperti ini dilakukan oleh anggota dewan untuk mengisi waktu luang. Apalagi kegiatan dilakukan di dalam ruang komisi gedung DPRD Surabaya.

Kegiatan seperti iitu menurutnya sebagai bentuk gaya hidup kemewahan ditengah naiknya harga kebutuhan pokok yang dialami oleh rakyat. "Kalau ikut arisan itu hak pribadi, tapi dari segi kepatutan sangat prihatin karena diketahui publik. Secara pribadi saya kecewa karena kegiatan seperti ini mestinya dihindari, harus berkaca lah pantas atau tidak," kata Umar.

Karena itu pihaknya meminta kepada perangkat dewan dalam hal ini Badan Kehormatan (BK) untuk melakukan langkah klarifikasi karena masuk sebagai pelanggaran. Artinya kegiatan ini akan menjadi citra buruk kinerja wakil rakyat yang digaji dan mendapat fasilitas dari dana APBD.

"Kan masih banyak kegiatan berguna untuk mengisi waktu luang sebagai anggota dewan. Ini akan menimbulkan sinisme oleh masyarakat mengingat dilakukan wakil rakyat," tambahnya.

Diketahui, arisan yang diikuti oleh srikandi dewan ini diikuti oleh 17 orang. Nominal yang dikeluarkan untuk satu orang Rp 1 juta. Jadi total setiap bulan sekali ada Rp 17 juta yang dikantongi oleh pemenang arisan. 

Untuk bulan ini, arisan dilakukan pada Kamis (2/2) di ruang Komisi A DPRD Surabaya. Sebagai pemenang adalah Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Demokrat, Ratih Retnowati.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni