Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - Wacana Dinas Pendidikan Jawa Timur yang akan menutup jurusan sekolah SMK yang kurang diminati siswa mendapat penolakan oleh beberapa anggota  Komisi E DPRD Jatim.

Drs. Agus Dono Wibawanto,M,Hum  anggota Komisi E mengatakan bahwa dirinya kurang sepakat atas kebijakan kepala dinas pendidikan Jatim tersebut, karena menurut nya itu bukan solusi yang tepat.

" Semestinya solusi dari pemerintah dalam dalam hal ini Dindik Jatim mengetatkan terutama untuk mekanisme berdirinya SMK - SMK  yang ada di Jawa Timur, " Ucap Agus Dono saat di temui di ruang kerjanya, Selasa (14/8).

Politisi asal Partai Demokrat Jatim ini juga menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Jatim harus siap membantu SMK- SMK Swasta maupun Negeri yang belum memiliki sekolah standarisasi sekolah yang bagus terutama disektor laboratoriumnya dan sumber daya gurunya.

" Kalau semua sudah di benahi baru kita mengevaluasi kenapa outputnya kurang maksimal, " terang Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini.

Jadi, masih terang Agus Dono, persoalannya tidak semudah itu, semestinya Dindik Jatim harus memahami pasca pelimpahan wewenang SMA/SMK dari pemerintah tingkat 2 ke pemerintahan tingkat 1 baru berjalan 2 atau 3 tahun, ibarat orang baru merangkak.

" Saya pikir solusi yang paling tepat mulai di evaluasi, bukan malahan ditutup tetapi harus di benahi secara maksimal , " imbuhnya.

Oleh karena Komisi E Jatim minta Dinas Pendidikan, agar sekolah - sekolah Negeri maupun Swasta harus memiliki SOP dan standarisasi yang jelas dan harus menyampaikan kira - kira apa yang diperlukan dan jika pemerintah Provinsi anggaran nya ada, maka sudah kewajiban harus membantu.

" Saya berharap dinas pendidikan mengevaluasi kenapa output nya tidak sampai terserap langsung oleh sektor pekerjaan, " tuturnya.

Ditambahkan pria asli Malang ini bahwa Gubernur kita sudah melaksanakan  program double track yang bertujuan memberi nilai tambah kepada
Output dari SMK maupun SMA . 

Semestinya dinas pendidikan harus bekerja sama dengan dinas tenaga kerja yang mana dinas tenaga kerja tersebut memiliki balai - balai latihan tenaga kerja.

" Oleh sebab itu anggaran-anggaran yang ada, Komisi E Jatim berharap di  dialokasikan dan di maksimalkan untuk output dari sumber daya tersebut, " Pungkasnya. (Rofik)

Post a Comment