Skip to main content

Soal Pemakaman Terduga Teroris, Pemkot Tunggu Fatwa MUI

SURABAYA (Mediabidik) - Penolakan pemakaman jenasah terduga teroris oleh warga Surabaya menjadi perhatian serius Walikota Surabaya, terkait hal tersebut pemerintah kota (Pemkot) Surabaya masih menunggu keputusan dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penolakan itu diwujudkan dengan berbagai cara, mulai memasang spanduk-spanduk kecaman hingga penutupan liang lahat jenazah.

Kamis sore, 17 Mei 2018, warga menutup 7 liang lahat jenazah teroris yang hendak dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jarak, Jalan Putat Jaya, Surabaya. Penolakan itu dikarenakan warga mengecam keras aksi tindakan bom bunuh diri. Selain itu, tidak ada satu pun keluarga atau kerabat yang datang saat jenazah hendak dimakamkan.

Mendengar hal itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengambil langkah konkret dengan melakukan koordinasi dan komunikasi MUI. Ia mengaku mengirim surat kepada MUI meminta solusi atau pun fatwa soal penolakan pemakana itu.

 "Saya sudah berkirim surat kepada MUI. Kita tunggu hasil Fatwa MUI seperti apa, sehingga nantinya mudah untuk menjelaskan kepada warga," kata Wali Kota Risma di Gedung Convention hall Arief Rahman Hakim, Jum'at (18/5/2018).

Menurut Wali Kota Risma, langkah ini merupakan alternatif satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebab, dirinya pun tidak berani mengambil keputusan saat memperoleh informasi tersebut.

"Saya tidak berani mengambil keputusan karena takut menimbulkan gesekan yang semakin besar dengan masyarakat. Masalah satu belum selesai terus ada gesekan dengan warga. Jangan sampai itu terjadi dan Itu berat bagi saya," ungkapnya.

Sampai saat ini, Wali Kota Risma masih menunggu hasil fatwa MUI yang akan dikeluarkan. "Ya kita menunggu fatwanya seperti apa karena ada beberapa warga yang menolak aksi bom bunuh diri ini," ujar wali kota perempuan pertama di Surabaya itu.

Ketika ditanya apakah ada alternatif lain yang disiapkan Pemkot sebagai pengganti TPU Putat Jaya yang ditolak warga, Wali Kota Risma menjawab dengan nada bercanda. "Ada di langit," celetuknya.

Selanjutnya, aksi bom bunuh diri juga berdampak pada perekonomian kota. Menurut Wali Kota Risma, saat ini roda perekonomian di Kota Surabaya sedang mengalami penurunan. "Ya agak turun tapi mudah-mudahan cepat normal kembali," harapnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni