Skip to main content

Finalisasi Perda PT Yekape Ditargetkan Rampung Hari Ini

SURABAYAIMediabidik.Com - Pembahasan lanjutan terkait finalisasi klausul dalam peraturan daerah (Perda) yang mengatur PT Yekape kembali digelar di ruang Komisi C DPRD Surabaya. Dalam rapat tersebut, anggota Panitia Khusus (Pansus) menegaskan bahwa proses finalisasi diupayakan rampung hari ini, meski masih ada sekitar 25% pasal yang memerlukan sinkronisasi lebih lanjut.

"Kalau memang bisa diselesaikan hari ini, kita tuntaskan. Tapi jika belum selesai, akan ada pembahasan lanjutan untuk memastikan semua pasal dan ayat sudah selaras dengan harapan Dinas Pemberdayaan Kota, YKP, serta Pemkot Surabaya," ujar Sukadar, salah satu anggota Pansus kepada pers, Senin (10/3/2025).

Proses penyelarasan ini bertujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih jelas dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi di kemudian hari. Dalam diskusi tersebut, pihak Dewan berfokus pada mencocokkan catatan-catatan yang masih belum sejalan antara berbagai pihak yang terlibat.

"Dengan target penyelesaian hari ini, pembahasan diharapkan menghasilkan keputusan yang matang dan dapat segera diimplementasikan. Jika masih terdapat ketidaksepakatan dalam beberapa klausul, Pansus siap melakukan finalisasi tambahan dalam waktu deka," tandas Sukadar.

Masyarakat pun menantikan hasil akhir dari pembahasan ini, mengingat peraturan yang disusun akan berdampak besar terhadap pengelolaan dan keberlangsungan PT Yekape di Surabaya.(red)

Teks foto : Sukadar, salah satu anggota Pansus Perda PT YEKAPE. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...