Skip to main content

Penertiban dan Normalisasi Sungai Kalianak Masih Sepanjang 600 meter

SURABAYAIMediabidik.Com– Pemkot Surabaya sudah melakukan pengerjaan awal normalisasi sungai Kalianak, guna mengembalikan fungsi nya sebagai sungai yang selama ini menyempit akibat bangunan-bangunan rumah semi permanen di sekitar sungai.

Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Windo Gusman Prasetyo mengatakan, untuk tahap awal kita kerjakan normalisasi sungai Kalianak baru 600 meter. 

"Sekarang sudah mulai, alat berat sudah masuk di sungainya, dan penertiban rumah yang berada di bantaran sungai tetap berjalan untuk normalisasi,"ujar Windo Gusman Prasetyo kepada media usai hearing di Komisi C DPRD Kota Surabaya, Selasa (11/03/2025).

Ia menjelaskan, penertiban bangunan sudah mulai dilakukan sejak akhir Februari kemarin. Hanya saja jika  bicara target selesai normalisasi sungai Kalianak tergantung situasi.

"Kebetulan ini kan menjelang lebaran, mungkin agak sedikit molor. Setelah lebaran kita langsung gas lagi. Karena kalau lebaran kan kasihan juga sama orang-orang yang ada di sana," jelasnya.

Windo menerangkan, pengerjaan normalisasi sungai Kalianak setelah 600 meter sudah di kerjakan kita tidak langsung buat beton pinggir sungai. Karena, untuk membuat tembok beton itu anggaranya besar sekali.

Saat ditanya berapa anggaran normalisasi sungai Kalianak, Windo mengatakan, anggarannya swakelola, kalau total kita karena kita swakelola, kita pakai alat berat Pemkot dan juga pakai tenaga tukangnya juga dari Pemkot.

Ia kembali mengatakan,  pengerjaan normalisasi sungai Kalianak kita targetkan tahun ini yang panjang 600 meter bisa kelar, dari panjang sungai Kalianak sekitar 2,86 kilo meter. 

"Hanya kita masih terkendala soal relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai Kalianak, katanya mungkin warga yang minta penundaan karena butuh relokasi," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...