Juru bicara Forum Analisis Surabaya, Johniel Lewi Santoso, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan data terkait kepemilikan tanah dengan status Surat Ijo, termasuk beberapa bidang yang telah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM). Menurutnya, niatan utama forum ini adalah membantu rakyat kecil yang menggunakan tanah berstatus IPT (Izin Pemakaian Tanah) Surat Ijo, khususnya bagi pemilik tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 meter persegi dan lebar jalan di depannya tidak lebih dari 4 meter.
"Kami sudah berkeliling ke berbagai daerah, termasuk Bandung, untuk melihat bagaimana permasalahan Surat Ijo ditangani di tempat lain. Bahkan, kami juga sempat berkonsultasi dengan KPK. Dari hasil konsultasi, kunci utama permasalahan ini ada di Kementerian Keuangan, karena aset tanah yang berstatus Surat Ijo berada dalam kewenangan mereka, bukan sekadar administrasi di tangan pemerintah kota," ujar Johni.
Menurutnya, selama ini persoalan Surat Ijo sering dijadikan komoditas politik dalam setiap pemilu tanpa adanya penyelesaian nyata. Oleh karena itu, ia mendorong agar ada kejelasan dalam regulasi, termasuk kemungkinan pembuatan peraturan daerah (perda) yang mengatur pelepasan tanah bagi rakyat kecil dengan kriteria yang jelas.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko, menanggapi pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama untuk mencari solusi terbaik bagi warga Surabaya. Menurutnya, isu Surat Ijo harus dibahas secara transparan dan tidak menjadi alat politik lima tahunan.
"Kami ingin agar warga Kota Surabaya mendapatkan haknya, terutama bagi masyarakat miskin. Tidak boleh ada penyalahgunaan yang menguntungkan pihak tertentu, seperti pengusaha yang memanfaatkan IPT untuk usaha showroom atau bisnis lainnya. Kami di Komisi A akan mendorong agar solusi ini difokuskan untuk rakyat kecil," kata Yona.
Yona juga menyebutkan bahwa pihaknya akan mengusulkan agar tanah dengan status Surat Ijo yang ditempati warga miskin dapat diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut harus mendapat kepastian dari Kementerian Keuangan.
"Jika Kementerian Keuangan memberikan lampu hijau, kita bisa merancang perda sebagai dasar hukum yang jelas. Tapi jika tidak, maka segala upaya akan sia-sia. Oleh karena itu, kita harus fokus pada jalur yang tepat agar tidak larut dalam polemik berkepanjangan," tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Surabaya juga menyoroti pentingnya identifikasi aset tanah yang berstatus Surat Ijo agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. Komisi A berjanji akan terus mengawal isu ini hingga ada kepastian hukum bagi warga yang berhak.
Dengan demikian, rapat dengar pendapat ini menjadi langkah awal dalam upaya memperjelas status kepemilikan tanah bagi rakyat kecil di Kota Surabaya, agar tidak lagi menjadi polemik politik yang berulang setiap pemilu. (fred)
Comments
Post a Comment