Untuk menyikapi dampak dari efisiensi, Syaifuddin Zuhri mengingatkan dan meminta Pemkot Surabaya agar segera lebih mengoptimalkan layanan untuk kepentingan masyarakat Surabaya yang ada selama ini. Salah satunya adalah optimalisasi kemudahan layanan administrasi kependudukan dan layanan kesehatan.
"Bahwa berkaitan dengan program dari pemerintah pusat terkait efisiensi, kami harap agar Pemkot Surabaya segera menyiapkan persiapan. Diantaranya adalah salah satu klausul pengurangan atas connecting dari Kementerian Kependudukan dalam kemudahan akses, yang selama ini bisa diakses melalui kecamatan untuk urusan adminduk," katanya, Jum'at (07/03/2025) sore.
Syaifuddin mengatakan, supaya layanan adminduk ini tidak mengganggu kepentingan masyarakat maka dirinya meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) agar selalu tetap koordinasi dengan menggunakan akses dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).
"Kami berharap Pemkot Surabaya agar tetap terus melakukan upaya-upaya seiring dengan keputusan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi terhadap sesuatu hal yang tidak terlalu riskan, dan tidak mengurangi tanggungjawab untuk kepentingan masyarakat supaya selalu tetap terlayani dengan baik," ungkapnya.
Syaifuddin Zuhri juga meminta agar Pemkot Surabaya melakukan persiapan konkrit untuk lebih mengoptimalkan layanan kesehatan di Puskesmas-puskesmas yang berada di dalam naungan Dinas Kesehatan Surabaya. Hal ini dikarenakan layanan kesehatan di BPJS dianggap semakin meresahkan masyarakat, karena telah mengurangi ketentuan tidak dicovernya 144 penyakit secara langsung bagi yang berobat ke rumah sakit.
"Sehingga layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Surabaya ini diharapkan selalu tetap terlayani dengan baik, yaitu dengan mengoptimalkan atau memaksimalkan seluruh Puskesmas yang ada di Kota Pahlawan," tegasnya.
Persoalan BPJS ini semakin menjadi perhatian serius bagi Syaifuddin Zuhri. Oleh karena itu, tingkat tanggungjawab yang kini tidak dapat dicover langsung oleh BPJS, maka dirinya berharap agar Dinas Kesehatan Surabaya supaya dapat mengoptimalkan atau memaksimalkan melalui Puskesmas yang ada.
"Hal ini supaya masyarakat Surabaya tidak resah berkaitan dengan keputusan pemerintah pusat soal efisiensi melalui BPJS. Sehingga pada intinya adalah ketika wilayah kota dan kabupaten lain mampu melaksanakan hal itu, maka Pemkot Surabaya diharapkan telah lebih dulu menuntaskan persoalan ini," jelasnya.
Ketika dimintai tanggapan oleh para awak media terkait satu KTP Surabaya sudah tercover BPJS untuk berobat ke rumah sakit milik Pemkot Surabaya, Syaifuddin Zuhri pun mengatakan bagi yang tidak tercover oleh BPJS maka disitulah nantinya kehadiran Pemerintah Kota melalui Puskesmas.
"Nah itu nanti juga akan menjadi persiapan Pemkot Surabaya. Bagi yang tidak dicover oleh BPJS maka Pemerintah Kota harus menyiapkannya melalui sektor-sektor Puskesmas yang menjadi rujukan untuk bisa menangani dan memfasilitasi kepentingan masyarakat," terangnya.
"Termasuk 144 penyakit yang tidak lagi dicover secara langsung oleh BPJS, dan nanti itu yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kota dengan kesigapan dan statement dari Walikota Surabaya kemarin saat dalam rapat paripurna. Dan kami yakin bahwa Kota Surabaya telah lebih siap dari hal-hal yang memungkinkan menjadi keputusan pemerintah pusat terkait efisiensi," tandasnya. (red)
Teks foto : Syaifuddin Zuhri, Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan.
Comments
Post a Comment