Skip to main content

Dewan Dorong Pemkot Kerjasama dengan Pihak Swasta Untuk Kelola Aset yang Mangkrak

SURABAYAIMediabidik.Com - Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Enny Minarsih, memberikan pendapat mengenai potensi besar aset-aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) yang saat ini mangkrak dan belum dimanfaatkan secara optimal. Enny menilai banyak aset Pemkot yang belum dikelola dengan baik, padahal aset-aset tersebut memiliki potensi untuk mendatangkan pendapatan signifikan melalui kerjasama dengan pihak swasta atau penyewaan. 

Menurut Enny, ini juga bisa membantu Pemkot dalam efisiensi anggaran dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. "Sebagai anggota dewan, saya menyadari bahwa tidak semua aset bisa dimanfaatkan langsung oleh pemerintah. Namun, banyak aset, seperti lahan-lahan kosong, yang sebenarnya dapat disewakan atau dijadikan tempat usaha,"ujar Enny Minarsih, Senin (10/3/2025.

Enny yang juga seorang pengusaha salon dan spa Muslimah ini mengungkapkan bahwa lahan-lahan milik Pemkot Surabaya, terutama yang berada di lokasi strategis, memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan.

Ia mengusulkan agar Pemkot menggandeng perusahaan-perusahaan dengan reputasi baik, seperti jaringan franchise atau perusahaan besar lainnya, untuk mengelola aset tersebut. Dengan pendekatan ini, aset yang selama ini terbengkalai dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar.

Sebagai contoh konkret, Enny mengungkapkan kerjasama Pemkot dengan perusahaan swasta seperti Starbucks yang telah menyewa lahan milik Pemkot. Ia menilai kerjasama semacam ini bisa dijadikan model bagi pengelolaan aset lainnya yang masih terbengkalai.

"Lahan yang disewakan kepada perusahaan-perusahaan swasta berpengalaman tentu akan dikelola dengan baik. Jadi, lebih baik disewakan daripada dibiarkan mangkrak begitu saja," ungkap Enny Minarsih, anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PKS.

Lebih lanjut, Enny menekankan pentingnya pemetaan aset-aset Pemkot yang memiliki potensi strategis untuk dikelola, baik untuk kepentingan sosial maupun untuk menghasilkan keuntungan bagi daerah. Melalui kerjasama ini, Pemkot bisa meningkatkan PAD, yang tentunya bermanfaat untuk pembangunan kota Surabaya.

Komisi B DPRD Surabaya telah mendorong Pemkot untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan aset-aset yang ada. Pembahasan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga telah dilakukan dengan fokus untuk mendata dan mengevaluasi aset mana yang bisa segera dimanfaatkan.

"Pendapat kami diterima dengan baik oleh Pemkot. Mereka setuju bahwa aset yang tidak terpakai harus didata terlebih dahulu, kemudian diprioritaskan mana yang bisa segera dimanfaatkan,"jelasnya.

Enny berharap dengan pemanfaatan aset yang lebih optimal, Pemkot dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Surabaya, baik untuk kebutuhan sosial maupun ekonomi.

"Yang penting, aset tersebut jangan sampai mangkrak. Jika tidak bisa dimanfaatkan untuk bisnis, setidaknya bisa digunakan untuk fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...