Skip to main content

Surabaya Darurat Gang Ster, Machmud : Jangan Dibesar Besarkan

Mediabidik.com – Komisi A DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot Surabaya agar jangan dibesar-besarkan persoalan maraknya gangster yang membuat resah masyarakat Kota Surabaya. 

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Mochamad Machmud menilai, darurat gangster di Surabaya jangan dibesar-besarkan, sampai-sampai Walikota Surabaya Eri Cahyadi menggelar apel besaran-besaran di Balaikota, Sabtu malam pekan lalu (03/12/22).

"Ini pure kriminal, biarkan pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes Surabaya yang bertindak membasmi gangster-gangster di jalan yang menimbulkan keresahan warga," ujarnya di Surabaya, Senin (05/12/22).

Ia menjelaskan, pihak kepolisian tentu memiliki intel yang bisa mendeteksi dini gerakan-gerakan para gangster yang buat resah warga, sehingga tidak sampai terjadi kericuhan dan bisa diantisipasi.

" Dan ketika para gangster sudah ditangkap harus ada pembinaan, karena rata-rata kan dibawah umur para anggota gangster itu," tutur mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini.

M. Machmud menerangkan, Kota Surabaya dikenal paling kondusif dan penuh toleransi tinggi. Dengan munculnya gangster membuat warga kota jadi resah, karena seringkali gangster membuat tindak kriminal.

"Nah karena ini kriminal, ya polisi lah yang harus ambil alih, bukan Pemkot Surabaya yang bukan ahlinya. Kalau polisi kan ahlinya di penegakkan hukum, termasuk penanganan kriminal," tegas Machmud.

Sementara, tambah Machmud, Pemkot Surabaya itu sebatas hanya mengantisipasi ketika sudah tahu terjadi masalah, dan mencari solusi.

"Tapi ini polisi yang berwenang menindak dan membasmi gangster yang marak di Surabaya," pungkasnya. (red)

Teks foto : Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Mochamad Machmud. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni