Skip to main content

Capaian Target PAD Merosot, Komisi B Soroti Pajak Reklame dan Retribusi Parkir

Mediabidik.Com - Komisi B DPRD Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, serta Kabag Perekonomian Pemkot Surabaya, pada Rabu (28/12/2022).

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut diungkapkan, jika realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya tanpa Silpa, di tahun 2022 sebesar Rp 8,57 triliun. Atau 87,15 persen dari target sebesar Rp 9,5 triliun.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno mengatakan, pencapaian PAD tersebut belum ideal, meskipun terjadi peningkatan di banding tahun 2021.

"Idealnya, pencapaian PAD, sebesar 90 persen, atau lebih 90 persen, dari target yang sudah ditetapkan," imbuhnya.

Seiring dengan pencapaian PAD yang belum ideal tersebut, Komisi B menyoroti sektor pajak reklame, yang seharusnya berpotensi signifikan menyumbang PAD kota Surabaya.

"Kami meminta supaya Bapenda kota Surabaya melihat potensi pajak reklame, dengan memplototi lagi dan melihat lagi, karena banyak tunggakan pajak di reklame," ujar Anas Karno.

Lebih lanjut Legislator Fraksi PDIP itu menegaskan, kalau para pengusaha reklame tersebut sudah mendapatkan teguran, dilanjutkan dengan surat peringatan, tapi masih saja menunggak pajak, sebaiknya ditertibkan.

"Jangan sampai potensi PAD dari keberadaan reklame ini masuk ke oknum tertentu. Sehingga merugikan PAD Surabaya," tegasnya.

Anas mengingatkan kepada Bapenda Kota Surabaya supaya tidak sekedar menetapkan besaran target terhadap pajak reklame.

"Seharusnya target pajak reklame dihitung berdasarkan jumlah titik pemasangan reklame di seluruh Surabaya. Sehingga pemasangan target ini berdasarkan logika tidak hanya sekedar pasang angka," tegasnya.

Selain pajak reklame, Komisi B juga menyoroti kebocoran retribusi parkir yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

"Nanti kita akan menggelar hearing dengan Dishub untuk membahas hal ini," imbuhnya.

Anas berharap PAD Kota Surabaya di tahun 2023 akan bertambah melalui sektor pajak restoran, hotel dan hiburan.

"Sektor-sektor ini juga berpotensi untuk menaikkan PAD di tahun 2023. Hotel misalnya, sudah mulai ada kenaikkan. Okupansi sebesar 75 persen. Kita berharap PAD 2023 bisa mencapai minimal 90 persen dari target," jelasnya.

Anas Karno menegaskan, PAD kota Surabaya nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan warga Surabaya, melalui postur anggaran belanja di APBD.

Sementara itu Kepala Bapenda Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengatakan, untuk meningkatkan PAD tahun 2023 disektor pajak, pihak akan mengintensifkan pungutan pajak lapangan. Diantaranya pajak reklame.

"Di tahun 2022, kita memang mengeluarkan kebijakan relaksasi, pemutihan denda, kemudian pembayaran pajak dengan cara diangsur. Karena masih dimasa recovery pandemi. Karena berat menanggung hutang pajak selama 2 tahun pandemi," terangnya.

Lebih lanjut Musdiq mengatakan, pihaknya menyasar seluruh sektor yang potensi sebagai penyumbang PAD. Termasuk pajak reklame. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

“NUUBON” Nugget Udang Rebon Kelurahan Sukolilo Baru, Hasil Karya Universitas Muhammadiyah Surabaya

SURABAYA - Pada tanggal 31 Juli 2022 tepatnya minggu kedua dari pelaksanaan KKN Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2022, kelompok KKN Berdaya Sukolilo Baru telah berhasil melaksanakan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi inovasi produk baru yaitu demo pembuatan "Nugget Udang Rebon". Kegiatan demo inovasi produk baru ini dilaksanakan di halaman Kelurahan Sukolilo Baru. Dalam kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, dimana sesi pertama adalah sosialisasi produk dan demo masak nugget udang rebon dan sesi kedua adalah sosialisasi pemasaran produk secara online.  Proses pembuatan nugget udang rebon ini cukup mudah tetapi untuk mengelola udang rebon sendiri apalagi yang masih basah membutuhkan waktu.  "Artinya udang rebon basah yang telah dibersihkan dari kotoran itu ditiriskan hingga kadar airnya berkurang. Selain itu juga untuk menambah cipta rasa yang unggul udang rebon basah ini harus dikukus kurang lebih 5-10 menit. Selanjutnya, bi

Robot Trading, Disinyalir Banyak Oknum Bermain Untuk Mendapat Harta Ilegal

Surabaya - Akhir akhir ini, bisnis Trading nampak menjadi primadona. Bahkan dari bisnis ini, saat ini banyak Orang Kaya Baru (OKB) di Indonesia.  Sebenarnya tidak ada masalah jika tidak ada pelanggaran hukum didalamnya.  Dengan menjamurnya bisnis robot trading ini, maka banyak oknum yang sengaja bermain untuk mendapat harta dengan ilegal (tidak terdaftar dan tidak sesuai aturan OJK, red) dan berujung pada kasus hukum.  Seperti pada kasus robot trading Evortrad yang tengah disidangkan di Pengadilan Negri Malang.  Setelah pelimpahan kasusnya di Kejari Malang, maka disidangkanlah kasus ini dengan agenda awal pemeriksaan saksi-saksi.  Mengamati dari proses persidangan, nampak ada "Hukum Rimba" dalam bisnis ini. Artinya siapa yang kuat, dialah yang menang.  Menarik disimak, kasus sangkaan penipuan dilaporkan oleh beberapa orang member robot trading Evortrade dibawah PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.  Anehnya, saat disidang, saksi pelapor mengaku tidak tahu apa apa. "K